Home / Kriminal

Sabtu, 12 Februari 2022 15:34- WIB

Dirlantas Polda Sulsel: Kendaraan ODOL Merupakan Kejahatan Lalu Lintas

Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol Faizal (kiri)

Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol Faizal (kiri)

MERATA.NET- Masalah kendaran Over Dimensi dan Over Load (ODOL) masih menjadi persoalan di jalanan. Pasalnya, selain rawan menyebabkan kecelakaan, ODOL juga bisa menyebabkan kerusakan jalanan.

Dilansir Korlantas.polri.id, Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol Faizal menyatakan dengan tegas bahwa kendaraan angkutan barang seperti truk yang melebihi kapasitas angkut dan dimensi alias ODOL merupakan kejahatan lalu lintas.

Seperti yang diketahui, saat ini, pihak kepolisian lalulintas jajaran Polda Sulsel, gencar melakukan langkah antisipasi gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas supaya tak ganggu para pengguna jalan lainnya.

“Mengoperasionalkan kendaraan ODOL merupakan pelanggaran lalu lintas yang bisa dipidana, dampaknya sangat luar biasa, seperti kecelakaan lalu lintas, perlambatan lalu lintas, sampai mempercepat kerusakan jalan,” kata mantan Dirlantas Polda Sultra ini, Jumat (11/2/2022).

Baca Juga  Keluarga Korban Pelecehan Desak Polisi Tahan Bus Bintang Zahira, Sopir, serta Pemilik

Terkait dengan penindakan pelanggaran ODOL, Kombes Pol. Faizal mengakui belum langsung menerapkan tilang ke para pelaku ODOL karena masih dalam tahap sosialisasi atas kemungkinan dampak buruk yang terjadi.

“Sesuai Pasal 316 ( 2 ) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 273 , 275 ( 2 ) , Pasal 277, pasal 310 , 311 , dan Pasal 312 adalah Kejahatan,” ucap Kombes Pol. Faizal.

Lanjut Dirlantas Polda Sulsel, Soal ODOL pada Pasal 277 UU 22 2009, setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000.

Baca Juga  GEMAH Bongkar Dugaan Pemerasan Anggota DPRD DKI kepada Pejabat

Artinya, ke depan bakal penindakan tegas tidak ada lagi toleransi, teguran tidak ada. Kombes Pol Faizal pun mengingatkan para karoseri agar tidak main-main lagi dengan rancang bangun yang ada, dengan alasan permintaan dari perusahaan. (*)

Share :

Baca Juga

Kriminal

Ketua KPK Dorong Efek Jera Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi & Hak Politik

Kriminal

Vaksinasi Warga Binaan di 24 Lapas Sulsel Capai 97,82 Persen

Indonesiaku

Ops Zebra Pallawa 2023: ETLE Efektif Tertibkan Masyarakat, Fatalitas Lakalantas Turun 51 Persen

Kriminal

Agus Arifin Nu’mang Kembali Diperiksa Terkait Dugaan Pengadaan Alkes

Kriminal

Polrestabes Makassar Ungkap Kasus Kredit Fiktif, Kerugian Negara Capai 60 Miliar

Indonesiaku

Marak Mafia Tanah, Serdadu Om Bethel Law Investigation Mengadu ke Dewan

Kriminal

Edy Rahmat Divonis 4 Tahun Penjara Denda RP200 Juta Pada Kasus Nurdin Abdullah

Komunitas

Perkuat Kerja Sama Pemberantasan Korupsi, KPK Teken MoU dengan ACRC Korsel