Home / Hukum

Senin, 11 Maret 2024 10:01- WIB

Dirlantas: Angka Laka Lantas Turun di Hari ke-7 Ops Keselamatan Pallawa 2024

MAKASSAR, Merata.Net – Operasi Keselamatan Pallawa-2024 akan memasuki hari kedelapan.

Hal ini menandakan setengah dari pelaksanaan Operasi sudah dilaksanakan, dari rencana pelaksanaan selama 14 hari atau sampai dengan 17 Maret 2024.

Selama tujuh hari pelaksanaan Operasi, beberapa catatan dapat dirangkum dari Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol Dr. I Made Agus Prasatya, S.I.K., M.H. yang bertindak sebagai Kepala Operasi Tk. Polda (Kaopsda) dalam Operasi Keselamatan Pallawa-2024 yang dilaksaksanakan oleh Polda Sulsel dan Jajarannya.

“Tujuh hari pelaksanaan operasi, situasi Kamseltibcar Lantas di wilayah Polda Sulsel dalam keadaan terkendali” ucap Dirlantas Polda Sulsel, Minggu (10/03/2024).

Sesuai dengan target operasi yakni meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunnya angka fatalitas korban laka lantas dan pelanggaran lalu lintas, cukup berhasil sampai sejauh ini. Kata Kombes Pol Dr. I Made Agus Prasatya, S.I.K., M.H.

“Sampai dengan perhari ini, jika dibandingkan dengan periode tanggal yang sama di Tahun 2023 secara kuantitas jumlah laka lantas dapat kita tekan sebanyak 59% atau turun dari 145 kasus menjadi 59 kasus,” Jelas Dirlantas Polda Sulsel

Baca Juga  Sambut HUT ke-77, Polwan Ditlantas Polda Sulsel Gelar Baksos

Lanjutnya, sedangkan untuk fatalitas korban meninggal dunia (MD) turun 59% dari 27 meninggal dunia menjadi 11 jiwa dan korban luka berat dari 9 orang menjadi nihil di tujuh hari pelaksanaan operasi ini.

Catatan lain ikut dibeberkan Kombes Pol Dr. I Made Agus Prastya, S.I.K., M.Hum bahwa selama pelaksanaan operasi, kinerja ETLE juga telah merekam sebanyak 188.466 pelanggaran yang tersebar di Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah hukum Polda Sulsel.

“Diantara pelanggaran tersebut ada satu pelanggaran yang sempat menarik perhatian banyak netizen atau viral yakni aksi freestyle liar di Jl. AP. Pettarani namun berkat bantuan dari kamera ETLE akhirnya dapat kita tindak pelanggarnya” Ungkapnya.

Optimalisasi penegakan hukum (Gakkum) melalui ETLE dan tindakan teguran ini sesuai dengan petunjuk Operasi dan telah kami sampaikan ke jajaran agar dimaksimalkan. Jelas Dirlantas Polda Sulsel

Baca Juga  Bukit Baruga hadir di Pameran REI-Panin dengan Promo Spesial untuk Konsumen

“Untuk teguran terhadap pelanggaran yang diluar prioritas penindakan dalam operasi ini telah lakukan sebanyak 4018 tindakan kepada pelanggar,” Tambahnya.

Menurut Kombes Pol Dr. I Made Agus Prasatya, S.I.K., M.Hum., capaian sementara keberhasilan pelaksanaan Operasi Keselamatan Pallawa-2024 ini tentunya tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan para Kasatlantas jajaran yang telah sungguh-sungguh menjalankan tugas sesuai arahan pimpinan.

“Jadi Pelaksanaan Operasi Keselamatan Pallawa-2024 ini, juga menujukkan tren positif jika dibandingkan dengan operasi yang sama di Tahun 2023, baik secara kuantitas maupun kualitas” bebernya.

Dengan mengedepankan kegiatan preemtif yang masif dilaksanakan baik penyuluhan secara langsung atau melalui media cetak dan elektronik khususnya media sosial serta kegiatan preventif melalui pengaturan, penjagaan dan patroli, dapat kita lihat hasilnya dari capaian target dengan menurunnya kecelakaan lalu lintas baik secara kualitas maupun kuantitas. Pungkas Dirlantas Polda Sulsel. (*)

Share :

Baca Juga

Hukum

Regident Ditlantas Polda Sulsel Berlakukan Cek Fisik Kendaraan Secara Digital

Hukum

Polda Sulsel Raih Penghargaan Atas Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Melalui ETLE

Hukum

Ditlantas: Kendaraan Terblokir tahun 2024 di Sulsel Tembus 8069 Unit

Hukum

Ops Zebra Pallawa 2024 Berakhir, ETLE Rekam 306.840 Pelanggaran

Hukum

Unit Regident Satlantas Polres Bone Gelar Pelayanan Samsat keliling di Lapri

Hukum

Jalin Sinergitas dan Koordinasi, Kalapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Audiensi dengan Kapolres Gowa

Hukum

Satuan Samapta Polrestabes Makassar Gelar Pelatihan Rutin Dalmas

Hukum

Dirregident Korlantas Polri Apresiasi Komitmen Ditlantas Polda Sulsel Tingkatkan Pelayanan Publik