Home / Kriminal / Pemerintahan

Sabtu, 8 April 2023 20:34- WIB

OTT Bupati Meranti, Bukti Komitmen Ketua KPK Berantas Korupsi

Jakarta, Merata.Net – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pihaknya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berkat profesionalisme itu, kata Firli, KPK berhasil melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Kamis (6/4/2023) malam.

“Alhamdulillah, satu kepala daerah, bupati Meranti berhasil ditangkap tangan. Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan,” kata Firli, Jumat (7/4/2023).

Firli menyampaikan hal itu menanggapi keberhasilan KPK melakukan OTT setelah sekian bulan tidak ada tersangka korupsi yang terjerat OTT.

Firli menegaskan pimpinan KPK selalu berhati-hati dalam bertindak dan membuat keputusan agar tidak terjadi cacat hukum.

“Tidak boleh ada cacat hukum di akhir masa jabatan pimpinan KPK, karena kami berlima selalu hati-hati, proden dan kompak dalam membuat keputusan,” tegasnya.

Baca Juga  Kecamatan Tallo Gelar Pra Musrenbang, Ini yang Dibahas

Firli mengatakan pimpinan KPK mengambil keputusan secara bulat, sehingga berhasil melakukan OTT bupati Kepulauan Meranti.

“Setiap keputusan diambil secara bulat. Hari ini kita berhasil tangkap tangan bupati Meranti. Selama tiga bulan sejak Januari sampai 31 Maret 2023, tidak ada tangkap tangan,” ujar Firli.

Firli menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik korupsi. “Kita bersihkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK mengamankan barang bukti uang dalam OTT tersebut. Namun, KPK belum dapat memberikan informasi jumlah uang yang menjadi bukti, karena masih dalam proses perhitungan.

“Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (7/4).

Baca Juga  Laskar Pelangi Setda Makassar Ikuti Pembekalan, Ini Pesan Kabag Prokopim

Ali menegaskan besar kecilnya jumlah uang tidak menjadi pertimbangan untuk menjadi bukti korupsi. Transaksi apapun yang melibatkan penyalahgunaan jabatan, kata dia, dapat dilibatkan sebagai bukti tindak pidana korupsi (tipikor).

“Bahkan, menerima janji pun, bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara, sudah masuk kategori tipikor,” sambungnya.

Selain bupati, KPK juga menangkap 24 pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, termasuk Sekda dan sejumlah kepala dinas.

“Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan ada juga pihak swasta,” kata Ali.

Menurut informasi terkini, tersangka Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil telah tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Lelang Jabatan Sekda Makassar Resmi Dibuka, Berikut Jadwal dan Syaratnya

Pemerintahan

Hasilkan data Kesehatan yang Akurat, Dinkes Kota Makassar Mutakhirkan Profil data Kesehatan

Pemerintahan

Makassar Kembali dilirik Perancis, Danny Pomanto Siap Buka Koneksi Networking

Pemerintahan

Gubernur Andi Sudirman Sematkan Satyalancana Karya Satya kepada 2.398 PNS Pemprov Sulsel

Pemerintahan

Wali Kota Danny Sambut Kedatangan Pj Gubernur Sulsel

Pemerintahan

Kadis Pertanahan Sebut Ada 600 Aset Pemkot Telah Bersertifikat, Setalah Gencar Lakukan Pengamanan Aset

Pemerintahan

Gubernur Sulsel Besuk Korban Kubah Roboh di Makassar

Pemerintahan

Kumpulkan Camat-Lurah, Danny Pomanto Tata Ulang Manajemen Persampahan Kota Makassar