Home / Pemerintahan

Minggu, 17 Maret 2024 20:54- WIB

Kumpulkan Camat-Lurah, Danny Pomanto Tata Ulang Manajemen Persampahan Kota Makassar

MAKASSAR, Merata.Net – Pemerintah Kota Makassar menggodok perubahan Perwali 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan.

Perubahan ini merupakan tindaklanjut pasca terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tertanggal 5 Januari 2024.

Untuk itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengumpulkan camat dan lurah membahas pelayanan dan penarikan retribusi persampahan, di DP Hall Jalan Amirullah, Sabtu (16/3/2024).

Ia juga ingin menata ulang manajemen persampahan di Kota Makassar. Khususnya mendata secara detail para wajib retribusi sampah.

Karenanya itu, hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ferdy Mochtar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Muh Hatim.

Baca Juga  Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja di Sulsel

Juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Andi Zulkifli Nanda, dan Tim Ahli Wali Kota Makassar Ihsan Latief

“Saya perintahkan Pak Ferdy dan Disdukcapil untuk menyusun daftar wajib retribusi sampah,” ujarnya.

Katanya, pemerintah kota melalui Bagian Hukum akan membuat perwali turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seluruh camat dan lurah diminta untuk memasukkan data potensi retribusi sampah yang ada di wilayahnya masing-masing.

Retribusi sampah untuk kategori bisnis dan industri harus mendapat intervensi karena potensinya cukup besar dibandingkan sampah kategori rumah tangga.

Baca Juga  Pemkot Makassar Bakal Pasang Panel Surya di 500 Gedung

“Ini harus kita barengi dengan pengambilan sampah yang jauh lebih baik. Kota ini harus bersih,” tegas Danny Pomanto.

Sementara itu, Kepala DLH Makassar Ferdy Mochtar menyampaikan rencana perubahan Perwali Nomor 56 Tahun 2015 masih dalam tahap pendataan.

“Jadi ini adalah perwali baru turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024. Perwali baru ini akan menjadi rujukan besaran tarif pembayaran sampah mulai tingkat rumah tangga, bisnis, industri, hingga fasilitas umum,” beber Ferdy. (*)

Share :

Baca Juga

Indonesiaku

FOTO : Mentan SYL Bersama Kapolri Lepas Ekspor Pertanian RI di Makassar

Pemerintahan

Pj Gubernur Sulsel Harap Masyarakat Selayar Jaga Kelestarian Alam Takabonerate

Pemerintahan

Wali Kota Danny bersama Mahasiswa UGM Diskusi Makassar Kota Rendah Karbon

Pemerintahan

Sekdis Pendidikan Makassar Berduka, Wali Kota Danny Melayat di Rumah Duka

Indonesiaku

Soal Pengunaan TNKB Putih Dasar Hitam, Ditlantas Polda Sulsel Tinggal Menunggu Distribusi Material

Pemerintahan

35.782 Pekerja Rentan di Makassar Kini Bernapas Lega, Terima Jaminan Keselamatan dari Pemkot

Pemerintahan

Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah, Pemkot Makassar Siap Sambut 600 Kepala Daerah

Pemerintahan

Gubernur Sulsel Apresiasi Kapolda Sulsel Selamatkan Keuangan Negara