Home / Pemerintahan

Kamis, 1 Februari 2024 22:21- WIB

Kepala Bappeda Dampingi Pj Sekda Gelar Rapat Tim Gerak Cepat Tangani Skema Kerja Sama Lapangan Karebosi

MAKASSAR, Merata.Net – Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra didampingi Kepala Bappeda, Andi Zulkifli Nanda menginstruksikan agar segera membentuk tim gerak cepat untuk menangani skema kerjasama revitalisasi Lapangan Karebosi.

Hal itu bertujuan untuk menangani lebih dalam beberapa poin penting dalam kerjasama tersebut. Seperti soal kontribusi atau asas manfaat yang akan didapatkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

“Dua minggu lalu kita rapat bahas terkait pengumpulan data. Hari ini, kita maju selangkah membahas beberapa poin termasuk kontribusi dari kerjasama yang akan Pemkot dapatkan dan soal jangka waktu,” ucap Firman, usai memimpin Rakor kerjasama amandemen revitalisasi Lapangan Karebosi, di Balai Kota, Rabu (31/01/2024).

Firman belum mendetailkan berapa besaran kontribusi yang akan dibayarkan oleh PT Tosan sebagai mitra Pemkot Makassar. Namun, besarannya akan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Baca Juga  Soal Pengunaan TNKB Putih Dasar Hitam, Ditlantas Polda Sulsel Tinggal Menunggu Distribusi Material

“Besaran nilai di tahun 2007 dan 2008 sudah tidak sesuai. Kondisinya jauh berbeda olehnya itu kita mau menyesuaikan. Tapi dari data yang saya baca kontribusi dari PT Tosan dari tahun ke tahun membayar sesuai nilai yang diwajibkan. Cuman kita mau kondisikan untuk tahun ini,” ungkapnya.

Karena itu, Firman meminta OPD terkait agar saling kordinasi serta memperkuat posisi Pemkot Makassar dan manfaat yang akan dirasakan tapi investor tetap harus dijaga.

Sementara, Kabag Kerjasama, Andi Zulfitra Dianta menambahkan jangka waktu dalam kerjasama ini akan berlaku selama 30 tahun kedepan sejak penandatanganan perjanjian tersebut.

Baca Juga  Kepala Bappeda Makassar Sebut Visi Misi Calon Wali Kota 2024-2029 Harus Mengacu RPJPD Pemkot

“Setelah tanda tangan itu sudah terhitung. Bukan setelah dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) diterbitkan dari BPN. Soal jangka waktu selama 30 tahun sampai tahun 2037 batasnya. Itu sudah ketentuan,” tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan mengkaji ulang aturan pemanfaatan ruang bawah tanah melalui Bagian Hukum Pemkot Makassar.

Belum ada kepastian kapan akan diadakan pertemuan dengan PT Tosan. Namun, pihaknya sementara menyusun apa yang akan dituangkan dalam butir-butir perjanjian nantinya.

“Masih ada regulasi-regulasi yang perlu disusun ulang sebelum bertemu dengan PT Tosan. Hal ini kami lakukan sesuai dengan arahan pak PJ Sekda untuk memperkuat posisi Pemkot Makassar dan manfaat kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Kriminal

Tindakan Tegas Jaksa Agung Tegakkan Integritas Lembaga

Pemerintahan

Kreativitas Petani Desa Buae Sidrap, Tanam Pisang Cavendish Tumpang Sari dengan Kacang Tanah

Indonesiaku

Juara Jagoan Pariwisata 2023 Siap Dorong Pertumbuhan Desa Wisata

Pemerintahan

Program Inovasi Lorong Wisata Bersinar Antarkan Wali Kota Makassar Raih Penghargaan BNN RI

Pemerintahan

Pilih Pindah Usai Trauma Alami Perundungan di SMPN 4 Makassar, Kadisdik Sebut Korban Siswa Berprestasi

Pemerintahan

Sulsel dan Jatim Misi Dagang dan Investasi, Hasilkan Transaksi Rp 150 Miliar

Pemerintahan

Kunjungi Dua Kecamatan, Fatmawati Rusdi Serukan Perbanyak Sedekah

Pemerintahan

Danny Instruksikan SKPD Manfaatkan Jejaring Wujudkan Pemilu Damai di Makassar