JAKARTA, Merata.Net – Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud mengunjungi rumah kediaman Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) di jalan Brawijaya, jakarta Selatan, Selasa, 17 Juni 2025, malam.
Kunjungan silaturrahmi tersebut berlangsung pasca pemerintah mengembalikan status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.
Usai pertemuan, Malik Mahmud menyampaikan rasa syukur atas selesainya polemik antara Aceh dengan Sumatera Utara tersebut. “Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah dan saya cukup senang sekali karena masalahnya sudah diselesaikan dan ini suatu keputusan yang bijaksana,” ujar Tengku Malik Mahmud.
Pada kesempatan tersebut, Malik mengungkapkan rasa khawatir jika pemerintah salah langkah dalam mengambil keputusan tersebut. “Kalau tidak, saya khawatirkan ada gejolak lagi antara Sumut dan Aceh. Ini sebenarnya tidak perlu, tapi saya khawatir itu akan terjadi,” ujar Malik Mahmud lagi.
Soal perasaan rakyat Aceh pasca pengembalian empat wilayah tersebut, Malik yakin jika Rakyat Aceh akan senang dan berharap tetap dalam situasi tenang. “Kalau tidak, memang agak panas. Sehingga jangan kita menggaruk luka yang lama. Kalau terjadi, maka payah sekali kita akan selesaikan. Akan terjadi peperangan suku antara Sumuut dan Aceh. nah ini akan pecah belah Indonesia ini kan,” ungkapnya lagi.
Ia juga kembali memastikan posisi empat pulau berdasarkan sejarah. Yakni pulau-pulau tersebut adalah milik Aceh, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga Aceh gabung dengan RI waktu itu. Soal potensi tambang dan migas di empat wilayah tersebut, Malik menyebutkan sedang dalam pencarian. Ia juga tidak keberatan dan siao bekerja sama dengan daerah lain dalam mengelola sumber daya alam tersebut.
Malik juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito karnavian. Secara khusus ia menyampaikan terima kasih kepada JK yang telah membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya ucapkan terima kasih kepada pak Jusuf Kalla sudah jauh-jauh hari berhubungan denga kami. Beliau juga membantu menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Malik Mahmud.
Sementara itu, JK menegaskan, polemik empat pulau Aceh adalah pembelajaran yang baik, utamanya jika ingin mengambil kebijakan tentang Aceh. “Jadi bagi kita, semua ini pembelajaran. Ini kasus yang petama setelah 20 tahun yang lalu bahwa apabila ingin mengambil keputusan kita membaca betul UU Aceh, MoU Helsinki, karena disitu jelas. Apabila ingin membuat keputusan atau apa saja yang berhubungan dengan Aceh harus dengan sepengetahuan dan konsultasi dan persetujuan dengan pemerintah Aceh, tapi ini tidak dilakukan,” tegas JK kepada wartawan.
JK menambahkan, sebelum mengambil kebijakan atau tindakan juga harus memahami sejarah serta memahami UU yang ada. “Jika tidak bisa menimbulkan masalah besar bagi kita semua,” ujar tokoh perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM tersebut.
“Tapi tadi sudah sudah selesai, Alhamdulillah sudah selesai dan jangan terulang lagi seperti ini,” imbuhnya.
Tak lupa, JK menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian serta Wakil Ketua DPR Ahmad Dasco yang telah mengambil keputusan tersebut. (*)
