MAKASSAR, MERATA.NET- Penyegelan kantor BUMD yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan segera dicabut, menyusul adanya penunjukkan pejabat sementara.
Anggota Tim Percepatan Penataan BUMD, Benni Iskandar menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Makassar untuk mencabut segel di semua kantor BUMD tersebut.
“Penyegelan itu kan tidak berlangsung 1×24 jam. Sekarang ini kan sudah masuk pejabat yang ditunjuk dan otomatis Satpol PP juga sudah membuka itu segel,” kata dia.
Benni mengakui memang beberapa BUMD tak beraktivitas akibat penyegelan tersebut. Terutama di kantor-kantor yang pintu masuknya disegel secara menyeluruh.
“Aktivitas pelayanan tetap dilanjutkan hari ini. Meski banyak yang pulang (pegawai) karena tersegel, tidak apa-apa. Artinya ini kita mengantisipasi hal yang lebih berbahaya kalau ada penyalahgunaan kantor,” katanya.
Sebelumnya, Satpol PP Makassar menyegel seluruh ruangan kerja Direksi dan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perusda Makassar.
Plt Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iqbal Asnan mengetakan penyegelan dilakukan sesuai dengan surat perintah dari SK Wali Kota terkait pemberhentian seluruh pimpinan direksi.
Dia menyebut pembukaan segel akan dilakukan langsung setelah sudah ada keputusan dari tim transisi yang telah ditunjuk oleh Wali Kota Makassar. Sebab mereka yang akan menjalankan aktivitas BUMD di kantor tersebut.
Kita koordinasi ke camat masing-masing kantor bertempat sebelum menggelar penyegelan agar dewan dan direksi berbenah. Ini juga memastikan agar semua aman dan terkendali,” paparnya.
Diketahui, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto telah menunjuk pejabat sementara direksi BUMD untuk mengisi kekosongan pasca pencopotan jabatan direksi yang lama oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
Pejabat yang ditunjuk terdiri dari komisaris dan direksi. Kedudukannya tidak sama seperti direksi sebelumnya hanya bersifat kolektif kolegial.
Mereka diberi mandat menjalankan enam BUMD tersebut selama enam bulan.
Diketahui, mereka yang ditunjuk diantaranya, Komisaris Perumda Parkir Makassar Raya diisi Apriadi serta Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Nur Kamarul Zaman. Kemudian jabatan direksi diisi oleh Fadli, dan Nikolaus Beni.
“Kita ingin Parkir saat ini menjadi perseroda seperti pengaturan usaha parkir dan kegiatan perparkiran tepi jalan itu masuk ke Dinas Perhubungan sebagai UPTD,” ujar Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
Perumda Air Minum Kota Makasar, komisaris akan dijabat Sekda Kota Makassar Muh Ansar dan Akademisi Unhas Prof Aminuddin Ilmar. Sementara jabatan direksi diisi oleh Arifuddin Amarung, Benny Iskandar, dan Asdar Ali.
Selanjutnya Komisari PD Pasar Makassar Raya diisi oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar, Nurhikma Reskiangsih. Sedangkan jabatan direksi akan diisi oleh Thamrin dan Syamsul Bahri.
“Kalau PD Bank Perkreditan Rakyat, saya minta Pak Ika Natawijaya (mantan Direktur Bank Sulteng) dan Taslim (Mantan Kepala BPKAD Kota Makassar). Sedangkan direksi kita kasih Dirut BPR Qurani tapi status pejabat sementara,” paparnya.
Sementara, Komisaris PD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) akan dijabat oleh Nielma Palamba. Sementara, direksi Ahmad Susanto dan Syafrullah.
Selain itu, di PD Terminal, komisaris dijabat oleh Sekertaris Inspektorat Andi Asma Zulistia Ekayanti dan direksi Rizal Asjahad Rahman.
“PD RPH ini kan sudah gabung dengan dinas. Jadi, hasil RPH-nya ini menjual daging. Mereka bekerja sama dengan program Tettere untuk bisnisnya. Namanya ini Tim Percepatan Penataan masing-masing perusda. Mereka bertugas selama enam bulan,” ungkap Danny. (Jan)
