MAKASSAR, Merata.Net — Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar menggelar pelatihan pelayanan prima dan pelatihan bahasa isyarat pada 22–23 November di Gedung Amanna Gappa, sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan budaya kampus inklusif.
Kegiatan ini diikuti 170 peserta, terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, hingga petugas keamanan di lingkungan Poltekpar Makassar.
Pelatihan berlangsung secara paralel dalam empat ruangan, menyesuaikan fokus materi dan kapasitas peserta. Materi terkait pelayanan prima dibawakan ole narasumber dari Telexindo, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pelatihan lengkap untuk contact center, call center, dan customer service.
Peserta pelayanan prima dengan pembahasan tentang standar layanan, komunikasi efektif, hingga penguatan etika pelayanan.
Sementara itu, pelatihan bahasa isyarat dipandu oleh PUSBISINDO dan didukung oleh Juru Bahasa Isyarat (JBI) sehingga peserta dapat mempelajari sensitivitas dan etika dalam interaksi bahasa isyarat (budaya tuli), serta dasar-dasar komunikasi seperti pengenalan abjad, nama hari dan angka, kosakata yang sering dipakai melalui metode praktik langsung.
Dalam sambutan pembuka, Direktur Poltekpar Makassar, Herry Rachmat Widjaja, menekankan pentingnya kualitas layanan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Pelayanan prima harus dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Penguasaan bahasa isyarat adalah langkah nyata agar layanan kami semakin inklusif dan dapat diakses oleh masyarakat luas terutama mahasiswa kita yang berkebutuhan khsusus,” ujarnya.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti sesi teori, simulasi, dan praktik intensif. Salah satu peserta, Rois Dinan, memberikan testimoni bahwa pelatihan tersebut sangat bermanfaat.
“Kegiatannya sangat aplikatif dan menyenangkan. Saya berharap pelatihan seperti ini bisa terus berkelanjutan agar menjadi budaya positif baru di lingkungan kampus,” ungkapnya.
Melalui pelatihan ini, Poltekpar Makassar menegaskan komitmennya untuk menciptakan ekosistem layanan pendidikan tinggi yang profesional, responsif, dan inklusif, sekaligus meningkatkan kesiapan SDM dalam menghadapi tuntutan layanan publik modern. (**)
