Home / Pemerintahan

Senin, 5 Mei 2025 09:58- WIB

MULIA Fokus Benahi Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan di Pulau Terluar Makassar

MAKASSAR, Merata.Net – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa mengunjungi empat pulau terluar dan terpencil di Kota Makassar, Minggu (4/5/2025).

Yakni, Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu. Keempatnya masuk dalam wilayah Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarang.

Dalam kunjungannya, wali kota yang akrab disapa Appi tersebut menyoroti kondisi infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan di pulau-pulau yang dinilai sangat memprihatinkan.

Pasalnya, baru tiba di dermaga, Appi dan rombongan disambut dengan kondisi dermaga yang putus. Begitu pun dengan kondisi Puskesmas, yang seharusnya jadi tempat orang berobat, tapi bisa-bisa justru bikin orang sakit.

Sehingga ia menegaskan bahwa di era pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham perhatian terhadap masyarakat kepulauan akan terus ditingkatkan. Mulai dari penguatan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung lainnya.

“Kami sudah melihat langsung kondisi di pulau-pulau. Ini akan menjadi prioritas pembangunan. Saya sudah sampaikan kepada dinas terkait agar dalam rancangan APBD Perubahan, perbaikan dermaga dan sekolah di pulau-pulau jadi prioritas utama,” ujar Appi.

Baca Juga  Buka Workshop Dakwah Digital, Plt Kadis Kominfo Makassar Tekankan Pentingnya Pemanfaatan Teknologi Bijak

Di bidang pendidikan, Appi menilai masih terjadi ketimpangan tenaga pengajar di wilayah kepulauan. Ia pun berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan mendorong peningkatan akses belajar bagi anak-anak pulau.

Salah satu langkah yang direncanakan adalah pembangunan SMA di kawasan kepulauan, melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).

“Kami juga akan mengkaji penambahan insentif bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau,” tambahnya.

Di Pulau Lanjukang, yang terkenal dengan keindahan alamnya, Munafri menegaskan pengembangan potensi pariwisata akan berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung.

Namun, ia menekankan bahwa hal ini tidak akan mengabaikan pemenuhan hak dasar penduduk pulau, seperti pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, di Pulau Lumu-Lumu, masyarakat menyampaikan keluhan terkait minimnya infrastruktur.

Baca Juga  IndiHomeTV Perkuat Kolaborasi Strategis Bersama Pelaku Industri Kreatif Tanah Air, RANS Entertainment dan Taulany TV

Mereka mengungkapkan kesulitan yang dihadapi terkait layanan listrik, fasilitas pendidikan, dan transportasi antar-pulau yang masih sangat terbatas.

“Warga bahkan mengusulkan agar wilayah mereka dijadikan kelurahan demi kemudahan akses layanan administrasi,” jelas Appi.

Kondisi serupa juga ditemukan di Pulau Bone Tambu, pulau terkecil di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Di sana, fasilitas pendidikan dan ketersediaan guru dinilai jauh dari kata layak.

“Sedih rasanya melihat kondisi sekolah yang tidak jauh dari pusat kota, tapi keadaannya sangat memprihatinkan. Kami ingin anak-anak di pulau menikmati hak yang sama atas pendidikan dan kesehatan yang layak,” ujarnya.

Dengan kunjungan ini, Pemkot Makassar berkomitmen membenahi kesenjangan pembangunan antara daratan dan wilayah kepulauan, demi mewujudkan pemerataan layanan publik bagi seluruh warganya.

“Tentu dengan kunjungan ini, pemerintah kota akan memberikan perhatian lebih kepada warga di kepulauan,” tukasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Kabaharkam Polri Tinjau Vaksinasi Anak di Toraja dan Toraja Utara

Pemerintahan

TPP ASN Pemprov Sulsel di 19 OPD Telah Cair

Olahraga

Rider Jetski Dunia Siap Berlaga Pada Makassar International Jetski Championship 2025, di Pantai Biru

Pemerintahan

Tingkatkan Ekonomi, Pemkot Makassar Dukung Agenda Internasional APEBSKID

Pemerintahan

PDAM Makassar Setop Sementara Produksi Air, Empat Wilayah Terdampak

Pemerintahan

Wawali Aliyah: Perlindungan Sosial Pekerja Rentan Jadi Prioritas Pemkot Makassar

Pemerintahan

TOP Digital Awards, LONTARA+ Jadi Bukti Nyata Transformasi Digital

Pemerintahan

Mafia Tanah Marak, KPK Minta Pemda Amankan Aset Negara