Home / Indonesiaku

Senin, 27 Desember 2021 16:38- WIB

Catatan Akhir 2021, WALHI Sulawesi Peringatkan Sejumlah Tambang Nikel Mengenai Pencemaran Lingkungan

Ilustrasi Tambang. Ist

Ilustrasi Tambang. Ist

MAKASSAR, MERATA.NET – Menjelang pergantian tahun, WALHI Regional Sulawesi merilis Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2021 bertajuk ‘Red Alert, Nickel Sulawesi, Senin (27/12/2021). WALHI Region Sulawesi itu terdiri dari Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Cataru yang disampaikan melalui konferensi pers ini, pembicara pertama adalah Direktur Eksekutif Daerah Sulut, Theo Runtewene menjelaskan bahwa situasi di Sulut saat ini sudah sangat genting. Hal itu diakibatkan dijadikannya provinsi ini sebagai pintu gerbang kawasan pasifik.

“Sulut sekarang merupakan daerah prioritas pembangunan nasional sehingga Sulut akan dilakukan begitu banyak proyek strategis. Beberapa diantaranya yakni kawasan ekonomi khusus dan pembangunan pelabuhan internasional sebagai jalur keluar-masuk melalui Pelabuhan Bitung. Sehingga, nantinya berbagai bentuk perusakan lingkungan hidup akan begitu nyata kedepan,” ujar Theo.

Selanjutnya, pembicara kedua, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sultra, Saharuddin. Ia menjelaskan bahwa saat ini ekspansi pertambangan nikel di Sultra benar-benar telah menghacurkan wilayah kelola rakyat pesisir.

“Mereka yang menggantungkan hidupnya di laut sangat terancam dikarenakan sedimentasi di wilayah pesisir akibat aktivitas pertambangan nikel. Saat ini, di Pulau Wawoni, dari 17 IUP yang ada sisa 7 IUP yang masih aktif beroperasi. Ini dikarenakan banyaknya penolakan lantaran warga lebih sejahtera tanpa adanya pertambangan di wilayah mereka.” ucapnya.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulteng, Sunardi Katili sebagai pembicara ketiga dalam konferensi pers ini menjelaskan bahwa Indonesia kini telah menjadi pemasok bahan baku dalam industri global. Namun, tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  Ditlantas Polda Sulsel dan Jajaran SiapLaksanakan Perubahan Materi Ujian SIM C

“Untuk di Sulawesi Tengah sendiri, Dampak dari adanya pengolahan nikel yang ada di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yaitu ekosistem laut mengalami pencemaran akibat pembuangan limbah tailing yang berdampak rusaknya terumbu karang dan berimbas terhadap kehidupan nelayan di pesisir. Ini akibat dari sedimentasi yang terbawa air hujan mempengaruhi ekosistem mangrove yang selama ini digunakan sebagai wilayah penangkaran kepiting sejak bertahun-tahun”, tutupnya.

Terakhir, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin merupakan pembicara dan sekaligus merangkum potret dan dampak ekspansi pertambangan di Sulawesi menjelaskan bahwa saat ini 52% cadangan nikel dunia ada di Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah turut menggenjot produksi nikel untuk kepentingan mobil listrik.

“Seharusnya, pemerintah mempertimbangkan secara matang, apakah hendak melancarkan ambisinya sebagai negara produsen nikel terbesar ataukah ingin menjaga ruang hidup masyarakat. Coba dipikirkan, saat ini IUP tambang di Sulawesi luasnya mencapai 690.442 ha yang berada dalam wilayah esensial. Bahkan, pemerintah dalam hal ini KLHK ternyata telah melepas kawasan hutan seluas 48.821,98 ha menjadi wilayah pertambangan melalui IPPKH untuk 74 perusahaan,” jelasnya.

Amin juga menambahkan bahwa kondisi eksisting luasan IUP nikel di Pulau Sulawesi terdiri dari 87.556 ha di Sulsel, 92.604 ha di Sulteng, dan 510.282 ha di Sultra.

Baca Juga  Peringati Hari HAM Mahasiswa Blokade Jalan Ap Pettarani

“Khusus untuk di Sulsel terdapat 7 perusahaan nikel yang telah mendapatkan IUP. Dampaknya, telah terjadi pencemaran dan sedimentasi sangat parah di Danau Mahalona, sungai, pesisir, Laut, dan Pulau Mori di Luwu Timur”, tambahnya.

Selain itu, Amin juga menjelaskan bahwa sudah banyak perusahaan yang telah melakukan pencemaran namun tidak dilakukan upaya penegakan hukum bagi pihak kepolisian. Mestinya kepolisian melakukan penindakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan.

“Jangan sampai kita telah bangga menggunakan kendaraan listrik namun tidak diketahui bahwa energi listrik tersebut berasal dari perampasan ruang hidup dan penghancuran ekosistem esensial di Sulawesi,” tutup Amin.

Terakhir, para Direktur Eksekutif Daerah WALHI Region Sulawesi juga menyatakan bahwa kemajuan peradaban tanpa lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap akan menimbulkan bencana. Olehnya itu, WALHI Region Sulawesi akan tetap mengkampanyekan secara lokal, nasional, dan internasional terkait daya rusak ekspansi pertambangan nikel bagi lingkungan hidup dan masyarakat di Pulau Sulawesi.

Adapun tuntutan WALHI Region Sulawesi dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2021 ini yakni:

  1. Moratorium Tambang Nikel di Sulawesi
  2. Tinjau Ulang Izin-izin tambang Nikel di Sulawesi.
  3. Selamatkan hutan tropis Sulawesi
  4. Selamatkan rakyat (perempuan) Sulawesi. (Gu)

Share :

Baca Juga

Indonesiaku

Irjen Ferdy Sambo Tersangka Baru Pembunuhan Brigadir J

Indonesiaku

Pulih Bersama, Asmo Sulsel Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Terdampak Banjir Kendari

Indonesiaku

Dirlantas Polda Sulsel Bahas Strategi Peningkatan Pelayanan Samsat dengan Bapenda Sulsel

Indonesiaku

Dikejar Target Net Zero Emission, Indonesia Butuh Terobosan Cepat untuk Optimalkan Potensi Bioenergi

Indonesiaku

Ditlantas Polda Sulsel Tertibkan Parkir Toko Agung

Indonesiaku

Fenomena Citayam Fashion Week, Presiden Jokowi: Hal Positif Harus di Dukung

Indonesiaku

Sambut Natal 2022, Telkomsel Siaga Gelar Roadshow di Panti Asuhan Serta Panti Jompo

Bisnis

Sambut Hari Kemerdekaan ke-78, Living World Alam Sutera Gelar Pesta Rakyat