Makassar, Merata.Net – Banyaknya aset pemerintah yang masih terbengkalai dan dalam penguasaan pihak ketiga menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Atas hal itu, Wakil Wali Kota (Wawali) Makassar, Fatmawati Rusdi, melakukan rapat koordinasi tindak lanjut aset pemerintah, Rabu (26/1/22).
Rakor ini dihadiri Asisten III, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, Badan Pertanahan, Dinas Tata ruang, Bagian Hukum, dan Bagian Kerja Sama Pemkot Makassar.
Fatma mengatakan, pemburuan aset dibutuhkan tim dan kerja sama yang konkret dan jelas.
Tak hanya itu, langkah awal yang harus dilakukan dengan mendeteksi berapa jumlah aset yang masih terbengkalai, lalu memberikan tanggung jawab kepada tiap penanggung jawab.
“Kita harus punya action plan karena aset ini masalahnya dari tahun ke tahun tidak selesai-selesai. Harus ada tanggung jawab dari masing-masing SKPD terkait dan kita berkoordinasi dengan baik. Semua harus diinventariskan ada fortofolio kerja sama dengan pihak ketiga,” ucapnya.
Sementara, Kepala BPKAD Makassar, M Dahlan, mengatakan pengelolaan aset ini tidak hanya bermasalah, tetapi juga membebani APBD pemerintah terkait pemeliharaan dan sejenisnya
Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam waktu dekat BPKAD akan menyiapkan sebuah program untuk upaya penyelamatan aset.
“Kami butuh waktu untuk menjalankan program kami dan kita akan benar-benar menjalankan karena aset ini juga jadi beban APBD kita. Sangat cocok memang kalau kita duduk bersama seperti ini,” katanya.
Dahlan menyebutkan bahwa sampai saat ini ada 4.400 aset dalam bentuk bidang tanah dimiliki pemerintah dan baru 406 bidang bersertifikat.
“Jadi kita memang masih banyak PR yang harus diselesaikan. Saya harap melalui rakor ini kita bisa mencari jalan keluar dan bekerja keras agar bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada,” ujarnya
