Home / Pemerintahan

Kamis, 21 Juli 2022 22:24- WIB

Rakor Monev Wawali Makassar Dorong SKPD Percepat Realisasi Belanja APBD Triwulan ll 2022

Merata.Net, MAKASSAR – Wakil Wali kota Makassar Fatmawati Rusdi meminta seluruh SKPD untuk percepat realisasi serapan anggaran APBD triwulan ll tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Fatmawati pada rapat monitoring evaluasi, kegiatan APBD dan realisasi PAD Triwulan ll tahun 2022 di ruang Sipakatau Balai Kota, Kamis (21/7/2022).

“Hari ini saya mau meminta penjelasan dari beberapa dinas, apa langkah yang dilakukan, agar target dapat terealisasi, supaya bisa menjadi barometer bagi SKPD lain yang serapan anggarannya masih rendah,” katanya.

Fatmawati mengingatkan seluruh perangkat daerah dan bagian segera melakukan percepatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan sesuai perundang – undangan yang berlaku.

Baca Juga  121 Peserta Seleksi Terbuka JPTP Pemprov Sulsel Memenuhi Syarat, Bersiap Tes Kompetensi dan Makalah

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman menuturkan dari total 51 SKPD dan 12 bagian, menurutnya memang masih ada SKPD yang catatannya hari ini jauh dari harapan.

“Kita menargetkan belanja mereka di angka 40 persen utamanya yang sifatnya belanja modal. Karena kalau namanya belanja modal, berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah atau pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Menurutnya, sampai saat ini masih ada 18 SKPD yang jauh dari target, karena realisasi serapan anggaran masih diangka 33,2 persen.

“Tentu kita harap SKPD sadar betul, bahwa belanja yang ada, merupakan tanggung jawab SKPD, tanggung jawab kepada masyarakat, namanya belanja modal berkaitan dengan perputaran ekonomi,” ucapnya.

Baca Juga  Danny Pomanto Lantik UPZ dari Perusda, Bukti Perwujudan Makassar Gemar Berzakat

Ia menambahkan, saat ini Pemkot Makassar telah mengambil kebijakan melalui surat edaran penundaan pembayaran TPP bagi SKPD yang belum memenuhi realisasi serapan anggaran 40 persen.

“Dalam surat edaran itu, kita tunda pembayaran TPP bulan Juni, tapi ini baru kebijakan pertama, akan disusul kebijakan selanjutnya, apakah nanti kita menunda atau mungkin memotong atau tidak memberikan sama sekali. Jadi kalau mereka tidak melakukan percepatan dan hanya memikirkan TPP ini sangat sayang namanya,” tutupnya.(*)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Longwis Dewi Sri Wasabbe Tamalanrea Unggulkan Wisata Kuliner, Wawali Fatma : Perhatikan Label BPOM

Pemerintahan

LONTARA+ Kini Bisa Diakses via Website, Pemkot Makassar Perluas Jangkauan Layanan Digital

Pemerintahan

52 Siswa SMA Athirah Bukit Baruga Ikuti Sertifikasi Guru Al-Qur’an Metode Ummi

Pemerintahan

Makassar Sabet Peringkat 3 Nasional Kota Terbaik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pemerintahan

MNEK 2023 Sukses, Lantamal VI Nyatakan Kesiapan Dukungan dan Kolaborasi di Event F8 Makassa

Pemerintahan

UPT Museum Makassar Gencar Gelar Museum Keliling, Terbaru di SD Inpres Mariso 3

Bisnis

Lagi, Kejutan Makassar Great Sale 2022, Diskon Hingga 90 Persen

Pemerintahan

Pemkot Makassar dan Bank Sulselbar Hadirkan KUR Bagi UMKM