Home / Pemerintahan

Selasa, 9 November 2021 12:15- WIB

KNPI Kutim Dukung Ratusan Karyawan RSUD Kudungga Tuntut Haknya

merata – Empat hari sudah berlalu setelah aksi solidaritas tenaga kesehatan pada Kamis (4/11) lalu, atas kondisi karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga, Kutai Timur, yang memprihatinkan. Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur Aleks mengungkapkan, mendukung seluruh langkah tenaga kesehatan.

Menurutnya, protes disertai sejumlah tuntutan para “pahlawan pandemi” tersebut tidak seharusnya terjadi. Karena sebagai garda terdepan, dalam pembangunan kesehatan mereka mesti mendapatkan prestise.

Masalah tersebut, sambungnya, yang telah menimpa 150 karyawan RSUD Kudungga bukan lagi harus dipertanyakan tetapi harus lebih daripada itu.

“Secara terbuka kami katakan, ya, DPD KNPI Kutai Timur berdiri bersama nakes yang tengah memperjuangkan tuntutannya kepada pemerintah daerah. Kepada pihak yang bersangkutan, jangan mendiamkan terlebih lagi ‘lari’ dari kelalaian yang telah diperbuat,” ketus Aleks saat ditemui di Sekretariat KNPI Kutai Timur pada Senin (8/11), siang.

Baca Juga  Bersama Kapolda Sulsel, Andi Sudirman Tinjau Vaksinasi Booster Presisi

Selain bersolidaritas bersama para tenaga kesehatan, pihaknya juga mendorong Bupati Kutai Timur agar sesegera mungkin mengupayakan empat tuntutan yang sudah dilayangkan.

“Tolong, kepala daerah Pemkab Kutim menunjukkan keberpihakannya kepada pahlawan bangsa kita. Mereka selama ini mengambil resiko yang sangat besar, untuk kesehatan hingga keselamatan manusia di Kutai Timur,” harapnya.

Baca Juga  Prihatin Konten Tidak Mendidik, Pemerhati Budaya Sulsel Harap Ada Filterisasi

Kemudian, lanjutnya, hal yang tak kalah penting yakni soal transparansi pengelolaan keuangan RSUD Kudungga. Ia menilai, tuntutan keterbukaan para karyawan adalah amanat konstitusi dan seyogianya diindahkan terutama kepada pimpinan rumah sakit.

Perlu diketahui, sebelumnya 150 karyawan RSUD Kudungga melakukan unjuk rasa pada Kamis (4/11), di Gedung Serba Guna, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi. Terdapat empat tuntutan yang disampaikan oleh para tenaga kesehatan tersebut. Diantaranya menuntut transparansi keuangan, hentikan intimidasi, bayarkan jasa pelayanan Covid-19 hingga restrukturisasi manajemen RSUD Kudungga. (ARF)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Kadis Pertanahan Sebut Ada 600 Aset Pemkot Telah Bersertifikat, Setalah Gencar Lakukan Pengamanan Aset

Pemerintahan

Hibah oleh Gubernur Rp650 Juta, Observatorium Unismuh Telah Digunakan Lihat Hilal

Pemerintahan

Status PPKM Makassar Naik ke Level 3, Danny: Kita Protes

Pemerintahan

Danny Pomanto dan KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali Resmikan Monumen MNEK

Pemerintahan

Dukung Penerapan Satu Data Indonesia Provinsi Sulsel, 15 OPD Tandatangani Komitmen Bersama

Pemerintahan

Rembuk stunting Langkah Penting Untuk Penurunan angka Stunting.

Pemerintahan

Prosesi Cabut Badik Tandai Makassar F8 2022 Resmi Ditutup

Pemerintahan

Penetapan Upah Minimum Kota Makassar 2024 Rp3,64 Juta, Tunggu SK Pj Gubernur Sulsel