Home / Pemerintahan

Jumat, 4 Maret 2022 12:12- WIB

Jadwal Pelantikan Andi Sudirman Ditentukan Kemendagri, Prof Armin: Pemerintahan tak Pincang Tanpa Wagub

Makassar, Merata.Net — Jadwal pelantikan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel definitif hampir dipastikan melewati tanggal 5 Maret 2022 yang merupakan tenggat waktu untuk mendapatkan wakil gubernur sebagai pendamping Andi Sudirman sampai habis masa baktinya.

Mengenai Jadwal pelantikan Andi Sudirman Sulaiman yang ada kalangan menilai condong tidak memberikan ruang bagi calon wakil gubernurnya, ditanggapi oleh Pengamat Politik Pemerintahan dari Unhas Prof Dr Armin Arsyad.

Guru besar Unhas ini menyebutkan bahwa, para politisi tidak bisa berspekulasi atau menarik sebuah konklusi bahwa pelantikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang melewati 5 Maret 2022 karena keinginan pribadi Andi Sudirman.

Baca Juga  Wali Kota Munafri Tinjau Mess Pemkot di Jakarta, Minta Fasilitas Dikelola dengan Baik

“Setahu saya jadwal pelantikan itu ditentukan oleh Kemendagri dan dilakukan di istana (Negara). Jadi kalau mau disebut ini diatur oleh pihak Andi Sudirman itu tidak begitu, Kemendagri yang menentukan jadwal pelantikan,” ujar Prof Armin Arsyad, Jumat (4/3/2022) di Makassar.

Dia menegaskan bahwa, sebagai akademisi dirinya memberikan masukan kepada Andi Sudirman Sulaiman bahwa setelah pelantikan nantinya sebagai Gubernur Sulsel definitif, maka harus semakin kencang melakukan pekerjaan yang masih menjadi tanggung jawabnya. Janji janji politik harus segera dituntaskan hingga masa bakti berakhir.

Baca Juga  Jelang Pelantikan, Ucapan Selamat Bekerja Andi Sudirman Bertebaran di Sulsel

Soal isu kepincangan pemerintahan yang disebutkan sejumlah politisi dari legislatif khususnya partai pengusung Andi Sudirman saat pilgub lalu, dinilai Prof Armin tak masuk akal.

“Kalau saya berkesimpulan bahwa justru jika ada wakil (gubernur) justru sebaliknya. Pemerintahan tanpa wakil gubernur tidak akan pincang, akan berjalan dengan baik,” qtegasnya.

Terlalu banyak kasus yang bisa dipakai untuk berkaca dalam proses membuktikan bahwa keberadaan wakil dalam pemerintahan justru memberikan plus dan minus. Ada nilai positifnya dan ada juga nilai negatifnya, khususnya dalam harmonisasi jalannya pemerintahan. (Dar)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Diskominfo Makassar Ajak Milenial Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Pemerintahan

Danny Pomanto Tegaskan Tak Ada Cacar Monyet di Makassar

Pemerintahan

Kemendikdasmen Puji Terobosan Munafri Soal Insentif Guru di Pulau

Pemerintahan

Disdik Makassar Bakal Evaluasi Guru, Muhyiddin: Banyak Kekacauan

Indonesiaku

Persiapan Arus Balik Lebaran, Operasi Ketupat Pallawa 2022 Siap Siaga dan Sigap Melayani

Pemerintahan

Danny Bakal Aktifkan Tim Detektor jadi Bala SAR

Pemerintahan

Danny Pomanto dan OPD Pemkot Makassar Sambut Silaturahmi Kapolda Sulsel di Kediaman

Pemerintahan

Bukti Sinergitas Pemkot-TNI, PJ Sekda Makassar Hadiri Peringatan HUT Kodam XIV/Hasanuddin ke-67 Tahun