Home / Pemerintahan

Jumat, 28 Oktober 2022 19:30- WIB

Wali Kota Danny Jadi Responden Pendataan Regsosek

Merata.net, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menjadi responden pendataan awal Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) Tahun 2022 yang dijalankan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) di kediamannya, Jalan Amirullah, Jumat (28/10/2022).

Pendataan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPS Makassar Syahrir Wahab. Tujuannya, untuk melakukan integrasi program menuju satu data Indonesia.

Danny nampak menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam pengisian kuesioner, seperti pertanyaan mengenai data sosial – ekonomi, demografi, pendidikan hingga kesehatan.

Syahrir Wahab mengatakan dengan disiplin dalam pendataan tentu akan sangat membantu kerja BPS untuk menata dan mengelompokkan pendataan warga.

Baca Juga  Disperindag Sulsel dan Pemkab Bone Gelar Pasar Murah

“Jadi Regsosek ini tujuannya untuk mendata masyarakat. Harus ada data tunggal terkait identitas dirinya, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraannya. Ini sebagai awal agar pemerintah dapat menjalankan program kerjanya secara maksimal,” terang Kepala BPS Makassar.

Regsosek 2022 mulai dijalankan sejak 15 Oktober dan akan berakhir pada 14 November nanti. Semua penduduk Indonesia wajib untuk didata sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan hingga administrasi kependudukan.

Wali Kota Makassar mendukung pendataan awal Regsosek Tahun 2022, ia menyampaikan agar seluruh warga Makassar ikut menyukseskan kegiatan ini.

Baca Juga  Diskusi dengan Komisi V DPR RI, Pemprov Sulsel Berikan Tiga Opsi Pembangunan Stadion

“Pendataan ini diikuti seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Ini sangat penting sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik,” kata Danny.

Ia berharap melalui Regsosek ini akan dihasilkan data terpadu kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta data pemeringkatan dan profil keluarga sasaran perlindungan sosial.

“Ke depan ketika ada program pemerintah, tinggal melihat data BPS saja pengelompokan masyarakat sesuai tingkat kesejahteraan hidupnya,” pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Pemkot Makassar Pastikan Korban Begal Ablam, dari IGD hingga Operasi Ditangani Gratis oleh RSUD Daya

Pemerintahan

Sekda Zulkifly Dukung Pembayaran Zakat ASN Pemkot Makassar

Pemerintahan

Gedung Baru Mall Pelayanan Publik Makassar Segera Beroperasi Juli 2024

Pemerintahan

Wawali Aliyah Terima Audiensi IPROSI, Matangkan Persiapan Kongres Nasional

Pemerintahan

Pemkot Makassar Naikkan Tunjangan Guru dan Tenaga Kesehatan di Wilayah Kepulauan

Pemerintahan

Rekor Baru, PAD Kota Makassar 2025 Capai Rp1,9 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Pemerintahan

Forkopimda Sulsel Deklarasi Pemilu Damai Bersama Ketua OSIS dan UPT Disdik

Pemerintahan

FOTO: Upacara HUT ke-77 RI di Anjungan Pantai Losari