MAKASSAR, Merata.Net – Tuduhan adanya praktik “jual beli” SK senilai Rp5 miliar di tubuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memicu kemarahan internal organisasi.
Tuduhan ini terus muncul ke publik usai DPP KNPI melantik Fadel Muhammad Tauphan Anshar sebagai Ketua DPD I KNPI Sulsel periode 2026-2029.
Imran Eka, mantan Ketua MPI KNPI Sulawesi Selatan, sebelumnya mengklaim adanya permintaan uang miliaran rupiah untuk penerbitan SK kepengurusan versi Vonny.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam podcast Kamu Kelas milik youtuber Rijal Djamal.
“Harganya cukup fantastis hingga Rp5 miliar. Katanya, kalau Vonny di-SK-kan lalu dilantik, suruh saja bayar Rp5 miliar,” ungkap Imran.
Tak hanya itu, Imran juga menuding adanya praktik transaksional baru di tubuh KNPI yang menurutnya tidak pernah terjadi di era sebelumnya.
Namun, tudingan tersebut langsung dibantah keras oleh pengurus DPP KNPI, Mahmud.
Ia menilai pernyataan Imran sebagai tuduhan serius yang merusak reputasi organisasi.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan saudara Imran. Tuduhan ini tidak berdasar dan jelas mencoreng nama baik KNPI. Ini harus dipertanggungjawabkan,” tegas Mahmud, Minggu, (22/3/2026).
Mahmud bahkan secara terbuka menantang Imran untuk membuktikan tuduhannya.
“Kalau memang benar ada permintaan Rp5 miliar, silakan dibuktikan. Jangan melempar isu tanpa dasar,” ujarnya.
Ia memastikan, tidak pernah ada arahan dari Ketua Umum maupun Sekretaris Jenderal DPP KNPI terkait penerbitan SK dengan imbalan uang.
“Saya paham betul, tidak pernah ada perintah seperti itu. Apalagi menjadikan SK sebagai alat barter politik,” tambahnya.
Mahmud juga membuka fakta lain. Ia justru menilai pihak Vonny selama ini aktif melakukan lobi ke DPP KNPI hingga ke pimpinan partai politik demi mendapatkan posisi Ketua KNPI Sulsel.
“Faktanya, saudara Vonny yang berulang kali melobi, bahkan sampai ke pimpinan partai politik, padahal keputusan Musda sudah sah,” ungkapnya.
DPP KNPI, lanjut Mahmud, telah menetapkan dan melantik Fadel Tauphan sebagai Ketua KNPI Sulawesi Selatan secara final dan sah.
Karena itu, ia meminta Imran untuk tidak sembarangan melontarkan tuduhan tanpa bukti.
“Berbicara itu harus beretika. Jangan menuduh institusi tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Mahmud juga memperingatkan, jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka DPP KNPI tidak akan tinggal diam.
“Jika tidak bisa dibuktikan, kami pastikan akan menempuh jalur hukum,” pungkasnya. (*)
