Home / Hukum

Minggu, 31 Agustus 2025 07:35- WIB

Polrestabes Makassar Gelar Patroli Gabungan Skala Besar

MAKASSAR, Merata.Net – Polrestabes Makassar menggelar patroli gabungan skala besar pada Sabtu (30/8/2025) untuk menjaga situasi aman dan kondusif serta mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca aksi unjuk rasa di Kota Makassar.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, SH,SIK,M.Si didampingi Dandim Tabes 1408 BS Makassar Kolonel Inf. Franki Susanto, S.E., memimpin langsung kegiatan patroli yang diikuti oleh personel Patmor Presisi Polrestabes Makassar, Patmor Kodim 1408 BS/Makassar dan personil jatanras Polrestabes Makassar.

Baca Juga  Sepekan Berjalan, Dirlantas Polda Sulsel Beberkan Hasil Ops Patuh Pallawa 2024

“Pada malam hari ini kami bersama Pak Dandim serta personil baik dari patmor presisi Polrestabes Makassar dan Patmor Kodim 140 8BS/Makassar dan jatanras Polrestabes Makassar melaksanakan patroli motor untuk memantau situasi diwilayah kota makassar pasca aksi unras terjadi kemarin dan hari ini termasuk melintas di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar.

Baca Juga  Ops Ketupat Pallawa 2024 Resmi Berakhir, Sukses Menekan Angka Kecelakaan Lalin

Alhamdulillah situasi malam hari ini dalam keadaan kondusif, “itu semua karena dibantu oleh masyarakat  karena tanpa bantuan masyarakat Kota Makassar tidak akan tercipta situasi kamtibmas yang kondusif”,ujar Kapolrestabes Makassar. (*)

Share :

Baca Juga

Hukum

LBH Pers Makassar Dampingi Jurnalis Tolak Beri Keterangan di Polrestabes

Hukum

Tim Hukum Caleg Gerindra, Nunung Dasniar Datangi Bawaslu Makassar

Hukum

Gemilang: Fatalitas Lakalantas Sulsel Turun 35% di Operasi Ketupat Pallawa 2026

Hukum

HMI Hukum UMI Geruduk Kantor Pertamina Region VII dan Polda Sulsel Desak Bongkar Mafia BBM Subsidi

Hukum

Sebanyak 154 Siswa Resmi Dilantik dan Diambil Sumpahnya Sebagai Bintara Polri di SPN Batua

Hukum

Kapolrestabes Makassar bersama Ketua Bhayangkari Hadiri Acara Syukuran HUT Polwan Ke – 76 Polda Sulsel di Dalton

Hukum

Isu Pelantikan Komisioner KPID Sulsel, KJPP: Kalau Dilantik, Gubernur Melanggar Aturan

Hukum

Tuntutan 3 Tahun Dinilai Tak Adil, PPDI Desak Kejagung Tindak Jaksa Kasus Kekerasan Seksual di Barru