Home / Pemerintahan

Senin, 13 Januari 2025 18:43- WIB

Pj Gubernur dan Kapolda Rakor Bersama Mentan, Sulsel Ditarget Tanam Jagung 10 Ribu Hektare

Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry saat rakor bersama Mentan RI.

Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry saat rakor bersama Mentan RI.

MAKASSAR, Merata.Net – Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang dilaksanakan secara virtual, Senin, 13 Januari 2025. Prof Fadjry Djufry mengikuti rapat koordinasi tersebut dari Mapolda Sulsel, bersama Kapolda Irjen Pol Yudhiawan.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengawali sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan yang luar biasa terhadap sektor pertanian.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto pada tanggal 9 Desember 2024 lalu, yang mengingatkan agar dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Kemarin, saya dengan Bapak Kapolri berdiskusi tentang pencapaian swasembada pangan jagung di tahun 2025. Dalam diskusi dengan beliau, kita akan tanam perdana dan rencananya hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025,” ucap Andi Amran.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah mengawal swasembada pangan secara umum, khususnya jagung. Dimana, ada beberapa volume pupuk subsidi yang diselewengkan dan pupuk palsu kami juga monitor itu yang berada di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya,” ungkap Andi Amran.

Baca Juga  KAJ Sulsel: Mengugat Media Ancaman Serius Kemerdekaan Pers

Bersamaan dengan itu, lanjut Andi Amran, ia juga menemukan pupuk palsu, yang melibatkan 27 perusahaan dan 5 perusahaan seratus persen palsu. Hal ini mengakibatkan kerugian pada petani di seluruh Indonesia sekitar Rp3,2 triliun.

Ia juga menjelaskan, bahwa dalam Instruksi Presiden (Inpres) pada 3 Maret 2011, manakala terjadi iklim ekstrim, maka seluruh pihak yang terkait yakni kepolisian, Kemendagri, TNI, wajib ikut dalam mengambil peran di swasembada pangan.

“Saat ini terjadi El Nino, La nina, dan itu membuat para petani menderita dengan El Nino yang begitu keras. Dan itu terjadi di seluruh belahan dunia, bukan saja di Indonesia,” terangnya.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menyampaikan, pihaknya akan mengikuti instruksi atau perintah karena program ini menyangkut kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Baca Juga  Dukung Kesejahteraan Pekerja Keagamaan, Ketua TP PKK Kota Makassar Hadiri Penyaluran 5.500 Paket Sembako

“Di kepolisian diunggulkan dalam bidang jagung dan itu harus berhasil. Ini akan menjadi asupan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah sehingga diharapkan tercapai Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry mengatakan, rapat ini adalah rapat tindak lanjut MoU antara Kapolri dengan Kementan terkait dengan ketahanan pangan. Nantinya, akan digerakkan seluruh bupati, wali kota, camat, dan kepala desa, dengan target satu juta hektare jagung.

“Dan Sulsel ini untuk pertama ditarget sepuluh ribu hektare,” ungkap Prof Fadjry Djufry.

“Nantinya kita akan launching di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 15 Januari 2025 mendatang, dan semoga berhasil sehingga target-target yang diberikan selesai. Dan kita akan sukseskan program dari Bapak Presiden RI terkait dengan ketahanan pangan,” tandasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Eks Kasatpol Makassar, Iqbal Asnan Meninggal Dunia

Pemerintahan

Tahapan Wawancara JPTP Sekda Makassar, Lima Kandidat Bersaing Makin Ketat

Pemerintahan

Pakandatto Tegur Warga Pemilik Bangunan di Jalan Satando

Pemerintahan

Gelar Rakor Bersama Tripika, Tallo Siap Sukseskan Program Walikota Makassar

Pemerintahan

Home Care Dottoro ta’, 2.535 Warga Makassar Terlayani di Semester Pertama 2024

Pemerintahan

Pj Gubernur Bahtiar Kunjungi Titik Banjir Terparah di Luwu

Pemerintahan

Wali Kota Danny Bertemu Plt Gubernur Bahas Stadion Barombong, Ini hasilnya!

Kriminal

Jaksa Tegaskan Penetapan Tersangka Johny G Plate Murni Penegakan Hukum