Home / Hukum / Kriminal

Jumat, 20 November 2026 09:36- WIB

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla Siapkan Laporan Pidana terhadap GMTD, Ini Persoalannya

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla Hasman Usman

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla Hasman Usman

MAKASSAR, Merata.Net – Perseteruan sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) memasuki babak baru. Setelah Pengadilan Negeri (PN) Makassar menyatakan gugatan perdata GMTD tidak dapat diterima, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla kini menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa pengaduan pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah.

Rencana tersebut disampaikan kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, menyusul putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks yang telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik (e-Court), Kamis (12/11/2026).

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Makassar pada pokoknya mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan pihak Turut Tergugat. Majelis Hakim juga menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Menanggapi putusan tersebut, Hasman mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan PT Hadji Kalla untuk mempersiapkan pengaduan terkait dugaan tindak pidana yang diduga melibatkan pihak ahli waris dan PT GMTD.

“Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD,” ungkap Hasman Usman.

Ia menjelaskan, dugaan tindak pidana yang dimaksud berkaitan dengan penggunaan surat yang diduga palsu atau pemalsuan dokumen perolehan tanah.

Menurut Hasman, pihaknya mempertanyakan dokumen perolehan tanah yang digunakan karena tidak ditemukan data pendukung dalam administrasi di tingkat kecamatan.

Baca Juga  PT Hadji Kalla Tegaskan Legalitas Kepemilikan Tanah di Kawasan Tanjung Bunga Makassar

“Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” jelasnya.

PN Makassar Temukan Persoalan Formil dalam Gugatan GMTD

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai gugatan PT GMTD mengandung dua persoalan mendasar, yakni kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara (Plurium Litis Consortium) dan gugatan yang dinilai kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel).

Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa.

Majelis Hakim juga menilai tidak semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah telah dilibatkan dalam gugatan tersebut.

Dalam perkara ini, PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala dengan luas 163.262 meter persegi.

Sertifikat tersebut diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.

Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat SHGB, masing-masing Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala yang telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, disertai dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan hak atas tanah.

Perbedaan Riwayat Tanah Jadi Sorotan Hakim

Salah satu poin penting dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah adanya perbedaan data administrasi pertanahan yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak.

Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Tamalate di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I.

Baca Juga  GEMAH Bongkar Dugaan Pemerasan Anggota DPRD DKI kepada Pejabat

Dalam pertimbangan tersebut, letak fisik tanah yang tercatat pada Persil Nomor 40 D I disebut berada di sebelah timur objek sengketa.

Di sisi lain, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.

Perbedaan data administrasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai adanya ketidakjelasan mengenai letak serta riwayat asal-usul tanah yang diklaim PT GMTD.

Majelis Hakim juga menyoroti tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak atas tanah tersebut.

Di antaranya Ahli Waris Hamid Dg. Lau serta pihak Andi Muda Daeng Serang bersama ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.

Tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut dinilai menyebabkan hubungan hukum terkait riwayat perolehan tanah tidak dapat diuji secara utuh dalam perkara tersebut.

Dengan putusan gugatan tidak dapat diterima, sengketa antara PT Hadji Kalla dan PT GMTD berpotensi berlanjut melalui langkah hukum berikutnya. Kini, perhatian tertuju pada rencana pengaduan pidana yang tengah dipersiapkan tim kuasa hukum PT Hadji Kalla terkait dugaan pemalsuan dokumen perolehan tanah. (*)

Share :

Baca Juga

Hukum

Personel Polantas Polda Sulsel Tertabrak Saat Bertugas di Jalan AP Pettarani

Bisnis

Penumpang Keluhkan Penerbangan Tertunda Akibat Runway Bandara Tampa Padang Mamuju Tergenang Air

Hukum

Polrestabes Makassar Bersama Komunitas Ojol Gelar Shalat Ghaib dan Doa Bersama

Hukum

Ditlantas Polda Sulsel Ikuti Penyusunan Perpol Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirene

Kriminal

Demo di Kejati Sulsel, KP GRD Desak Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana Reses 6 Anggota DPRD Gowa

Kriminal

4 Prajurit TNI Gugur Saat Kontak Tembak di Kabupaten Nduga Dapat KPLB

Hukum

Ditlantas: Kendaraan Terblokir tahun 2024 di Sulsel Tembus 8069 Unit

Hukum

Operasi Zebra Pallawa 2025 Kembali siap Digelar dengan 8 Sasaran