Home / Indonesiaku / Pemerintahan

Jumat, 10 Desember 2021 21:23- WIB

Kadispar Makassar : Kemenparekraf Sudah Putuskan 11 Propinsi Terima BPUP, Sulsel Tidak Termasuk

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, M Roem. Foto/Ist

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, M Roem. Foto/Ist

MAKASSAR – Harapan para pelaku pengusaha perhotelan di Kota Makassar untuk menerima dana hibah pariwisata nampaknya kandas.

Tahun ini, dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak bisa dikeluarkan lagi.

“Tahun ini Kemenparekraf tidak mengeluarkan dana hibah pariwisata seperti tahun 2020,” ujar Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Moh Roem saat dihubungi, Jumat (10/11/2011).

Moh Roem mengatakan, bantuan dana hibah untuk pariwisata sudah berganti program menjadi Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Pariwisata (BPUP) dari Kementerian.

Hal ini berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah.

Baca Juga  DP3A Capai Target Bentuk Shelter Warga di 30 Kelurahan

Moh Roem menerangkan, berdasarkan keputusan Kemenparekraf, hanya ada 11 provinsi yang dapat menerima BPUP. Sulawesi Selatan tidak termasuk dalam penerima bantuan tersebut.

“Ini program pusat, ini bukan mendorong, tapi apakah pusat akan membuat program itu (dana hibah pariwisata), apa tidak. Keputusan ada di pusat,” jelasnya.

“Mereka mengganti dengan Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Pariwisata. Berdasarkan keputusan kemenparekraf hanya 11 provinsi yanng menerima BPUP. Provinsi Sulsel tidak masuk dalam 11 prov yang di maksud,” lanjutnya.

Diketahui, BPUP adalah bantuan pemerintah dalam rangka reaktivasi usaha yang diberikan kepada usaha pariwisata yang terdaftar pada Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/BKPM tahun 2018 sampai dengan 2020.

Baca Juga  Anggiat Sinaga Kukuhkan Pengurus PHRI Bantaeng

Adapun kriteria daerah penerima BPUP yakni, daerah yang memiliki pintu masuk pembukaan bandara internasional, 50 persen jumlah usaha pariwisata yang terdaftar dalam OSS tahun 2018 sampai 2020 yang meliputi 6 jenis usaha pariwisata dalam KBLI diantaranya, Hotel Melati, Homestay/Pondok Wisata, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, dan SPA.

“Kenapa hanya 11 provinsi dan provinsi Sulsel tidak dapat. Baiknya di tanyakan ke pusat. Karena ini merupakan program dari pusat,” tandas Roem.

Adapun 11 provinsi yang menerika BPUP sebagai berikut, Kepulauan Riau, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung dan Kalimantan Timur. (Jan)

Share :

Baca Juga

Indonesiaku

Bersama Pangdam dan Kapolda, Plt Gubernur Sulsel Tinjau Pulau Bonerate Selayar yang Terdampak Gempa

Pemerintahan

Akhir Tahun, DPRD Kota Makassar Sahkan 4 Ranperda Sekaligus

Pemerintahan

Chalodo, Cokelat Khas Masamba yang Tembus Pasar Arab Saudi

Pemerintahan

Pj Gubernur Bahtiar Resmikan Gedung Perkantoran Pemkab Bulukumba

Indonesiaku

Kemkes RI Pastikan Satu Warga Negara Indonesia Terkonfirmasi Kena Cacar Monyet

Pemerintahan

Kadis Pertanahan Sebut Ada 600 Aset Pemkot Telah Bersertifikat, Setalah Gencar Lakukan Pengamanan Aset

Pemerintahan

Sekda Sulsel dan Walikota Bogor Teken MoU Asrama Mahasiswa

Pemerintahan

Wali Kota Makassar Bersama Pangdam XIV/Hasanuddin Buka Pameran Alutsista TNI