Home / Pemerintahan

Sabtu, 28 Maret 2026 15:40- WIB

BKD Sulsel Tegaskan Saat ini Belum Ada Keputusan Soal PPPK Dirumahkan, Evaluasi Kinerja Tetap Berjalan

MAKASSAR, Merata.Net – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum mengambil keputusan terkait wacana dirumahkannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait hal tersebut. “Belum ada keputusan,” ujar Erwin kepada awak media, Sabtu 28 Maret 2025.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa evaluasi kinerja PPPK tetap dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam kontrak kerja masing-masing pegawai.

Erwin mengungkapkan, kebijakan pengelolaan pegawai daerah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang mengatur bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen pada 2027.

Baca Juga  PAD Rp1,6 Triliun di Akhir Masa Jabatan, Danny Pomanto Ingatkan  Jaga Tradisi dan Bantu Pemerintahan Appi-Aliyah

Di sisi lain, Pemprov Sulsel tercatat memiliki sekitar 20.634 PPPK, menjadikannya salah satu daerah dengan jumlah PPPK terbanyak di Indonesia.

Menurut Erwin, evaluasi kinerja menjadi hal penting untuk memastikan efektivitas organisasi.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah PPPK yang kinerjanya dinilai di bawah rata-rata, baik dari sisi kedisiplinan maupun kontribusi terhadap pekerjaan.

“Evaluasi ini dilakukan secara berkala. Jika ke depan diperlukan penyesuaian jumlah PPPK, maka yang berkinerja kurang yang akan terdampak,” kata dia.

Baca Juga  Mendagri Tito Karnavian Minta Seluruh Wali Kota Contohi Sistem Digital Security Makassar

Lebih lanjut, Erwin menegaskan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, telah menginstruksikan agar proses evaluasi dilakukan secara akuntabel dan objektif.

Ia memastikan, setiap langkah yang diambil pemerintah daerah akan mengedepankan prinsip keadilan dan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang terukur.

“Kita lihat, misalnya dari sekian jumlah PPPK, setelah dievaluasi mau tidak mau kita harus rumahkan 100, yang 100 itu harus kita pastikan bahwa mereka yang kinerjanya rendah,” tandasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Danny Pomanto Lantik UPZ dari Perusda, Bukti Perwujudan Makassar Gemar Berzakat

Pemerintahan

Walikota Appi Lantik Sembilan Pejabat Baru Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pemerintahan

Dari Monopoli Hingga Ilegal, Pemkot Makassar Segera Tata Papan Reklame

Pemerintahan

Pj Gubernur Bahtiar Apresiasi Kerja Keras Para Pegawai, Saat Pimpin Apel Lingkup Pemprov

Pemerintahan

HUT Bhayangkara ke 76, Danny Sebut TNI- Polri Terdepan Bantu Atasi Pandemi

Pemerintahan

Kepala Bappeda Makassar Hadiri Evaluasi Kinerja Penurunan Stunting 2024 Tingkat Sulsel

Pemerintahan

Dispora Makassar Perkuat Berbagai Program Smart Milenial

Pemerintahan

Dukung Visi Misi Wali Kota, TP PKK Kota Makassar Sosialisasi Kesehatan di Lorong PKK