Home / Indonesiaku / Pemerintahan

Minggu, 13 November 2022 13:01- WIB

Bamsoet Dukung Pemprov Sulsel Ambil Alih Lahan Tambang Nikel PT Vale Indonesia

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersam Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Foto/Humas Pemprov

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersam Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Foto/Humas Pemprov

Makassar, Merata.Net – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman yang menolak perpanjangan kontrak karya perusahaan pertambangan nikel, kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Kontrak Karya PT. Vale Indonesia berakhir pada Desember 2025 mendatang. Sejak izin eksploitasi pertambangannya sudah berlangsung sejak 1968 tak banyak yang dilakukan perusahaan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat setempat. 

“Sudah saatnya lahan tambang nikel di Blok Sorowako, Luwu Timur, yang selama ini digarap PT Vale Indonesia dialihkan Pengelolaanya ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi dan kabupaten,” kata Bambang Soesatyo.

Baca Juga  Sekprov Sulsel Pimpin Rakor Pelaksanaan Hari Raya Iduladha 1443 H

Bahkan menurutnya, eksploitasi sumber daya alam ini hanya menyisahkan kondisi yang memilukan dengan meninggalkan kemiskinan ekstrem, khususnya di Luwu Sulsel.


“Lahan kontrak karya yang tidak diperpanjang wajib menjadi milik pemerintah provinsi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut,” tulisnya melalui akun Instagramnya.

Terlebih lagi, tidak hanya Gubernur Sulsel menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga menyatakan penolakan serupa,

Baca Juga  Indonesia dan Amerika Serikat berbagi kekhawatiran sama terhadap krisis air bersih

Bambang Soesatyo sendiri sempat bertemu dengan Andi Sudirman Sulaiman di Makassar pekan ini.

Diketahui sebelumnya, Gubernur termuda di Indonesia ini menyampaikan secara langsung menolak adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (8/9/2022) lalu.

“Kami tidak ingin menjadi miskin lagi warga kami. Di mana kami kaya raya (sumber daya alam), dan kami hanya jadi penonton,” tegasnya.

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Sidang Isbat Tetapkan Satu Ramadan Jatuh 3 April 2022

Indonesiaku

Demo 12 April, GAM: Jokowi Gagal Urus Negara

Pemerintahan

Pemkot Makassar Terima Penghargaan atas Pelestarian dan Perlindungan Bahasa Daerah

Pemerintahan

Ketua TP PKK Makassar Promosikan Produk UMKM Unggulan di Hadapan Ibu Negara dan Ibu Wapres

Pemerintahan

Pemprov Sulsel Segera Tangani Rekonstruksi Ruas Ussu-Nuha-Beteleme

Pemerintahan

Gubernur Andi Sudirman Bersama Warga Serentak Seruput 1000 Gelas Kopi di Ponre

Pemerintahan

Gubernur Sulsel Lantik 207 Kepala Sekolah dan 23 Pejabat Eselon III

Pemerintahan

Gubernur Andi Sudirman Buka Pelatihan Komcad ASN dan Kepala Desa