Home / Indonesiaku / Pemerintahan

Minggu, 13 November 2022 13:01- WIB

Bamsoet Dukung Pemprov Sulsel Ambil Alih Lahan Tambang Nikel PT Vale Indonesia

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersam Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Foto/Humas Pemprov

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersam Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Foto/Humas Pemprov

Makassar, Merata.Net – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman yang menolak perpanjangan kontrak karya perusahaan pertambangan nikel, kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Kontrak Karya PT. Vale Indonesia berakhir pada Desember 2025 mendatang. Sejak izin eksploitasi pertambangannya sudah berlangsung sejak 1968 tak banyak yang dilakukan perusahaan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat setempat. 

“Sudah saatnya lahan tambang nikel di Blok Sorowako, Luwu Timur, yang selama ini digarap PT Vale Indonesia dialihkan Pengelolaanya ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi dan kabupaten,” kata Bambang Soesatyo.

Baca Juga  Pjs Wali Kota Makassar Jadi Runner di Event Notary Run dan Kemenkes Fun Walk

Bahkan menurutnya, eksploitasi sumber daya alam ini hanya menyisahkan kondisi yang memilukan dengan meninggalkan kemiskinan ekstrem, khususnya di Luwu Sulsel.


“Lahan kontrak karya yang tidak diperpanjang wajib menjadi milik pemerintah provinsi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut,” tulisnya melalui akun Instagramnya.

Terlebih lagi, tidak hanya Gubernur Sulsel menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga menyatakan penolakan serupa,

Baca Juga  Danny Beri Semangat Atlet Karate, Target Medali Emas di Porprov Sulsel XVII

Bambang Soesatyo sendiri sempat bertemu dengan Andi Sudirman Sulaiman di Makassar pekan ini.

Diketahui sebelumnya, Gubernur termuda di Indonesia ini menyampaikan secara langsung menolak adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (8/9/2022) lalu.

“Kami tidak ingin menjadi miskin lagi warga kami. Di mana kami kaya raya (sumber daya alam), dan kami hanya jadi penonton,” tegasnya.

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Gubernur Sulsel Lantik Pj Bupati Takalar

Hiburan

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar, Lia Firman Buka Luxury Wedding Expo 2024

Indonesiaku

Telkomsel Poin dan Kitabisa Salurkan Bantuan di Polman

Bisnis

Grup Perdana Jamaah Umrah 1444 H Al Jasiyah Antusias Ikuti Manasik di Hotel Remcy

Indonesiaku

Bersama BKKBN, Aliyah Mustika Ilham Tekankan Pentingnya Pencegahan Stunting

Indonesiaku

Program Pertukaran Muslim Australia dan Indonesia Kini Telah Berlangsung 20 Tahun

Indonesiaku

Dinkes Makassar Tunggu Hasil Lab Dua Warga Suspek Cacar Monyet

Pemerintahan

World Cities Summit 2022, Danny Bersama Wali Kota Sedunia Bahas Tantangan Perkotaan