Home / Indonesiaku / Pemerintahan

Minggu, 13 November 2022 13:01- WIB

Bamsoet Dukung Pemprov Sulsel Ambil Alih Lahan Tambang Nikel PT Vale Indonesia

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersam Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Foto/Humas Pemprov

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersam Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Foto/Humas Pemprov

Makassar, Merata.Net – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman yang menolak perpanjangan kontrak karya perusahaan pertambangan nikel, kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Kontrak Karya PT. Vale Indonesia berakhir pada Desember 2025 mendatang. Sejak izin eksploitasi pertambangannya sudah berlangsung sejak 1968 tak banyak yang dilakukan perusahaan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat setempat. 

“Sudah saatnya lahan tambang nikel di Blok Sorowako, Luwu Timur, yang selama ini digarap PT Vale Indonesia dialihkan Pengelolaanya ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi dan kabupaten,” kata Bambang Soesatyo.

Baca Juga  Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp935 Miliar untuk Pembangunan Luwu Raya di APBD 2025

Bahkan menurutnya, eksploitasi sumber daya alam ini hanya menyisahkan kondisi yang memilukan dengan meninggalkan kemiskinan ekstrem, khususnya di Luwu Sulsel.


“Lahan kontrak karya yang tidak diperpanjang wajib menjadi milik pemerintah provinsi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut,” tulisnya melalui akun Instagramnya.

Terlebih lagi, tidak hanya Gubernur Sulsel menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga menyatakan penolakan serupa,

Baca Juga  Hari Keenam Tragedi KM Nurul Salsa, Dua Korban Selamat Tiba di Selayar

Bambang Soesatyo sendiri sempat bertemu dengan Andi Sudirman Sulaiman di Makassar pekan ini.

Diketahui sebelumnya, Gubernur termuda di Indonesia ini menyampaikan secara langsung menolak adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (8/9/2022) lalu.

“Kami tidak ingin menjadi miskin lagi warga kami. Di mana kami kaya raya (sumber daya alam), dan kami hanya jadi penonton,” tegasnya.

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Danny Pomanto Minta PLN Punya Tanggung Jawab Sosial di Tengah Pemadaman dan Bahaya Kebakaran

Indonesiaku

Penuhi Target Nasional, Binda Sulsel Gelar Vaksinasi di Suku Pedalaman Barru

Pemerintahan

Siap-siap, 50 Event Bergengsi Digelar di Makassar Tahun 2022

Indonesiaku

Sebanyak 75 Polantas Polda Sulsel Ditugaskan di KTT ASEAN Summit 2023

Pemerintahan

Makassar Akan Dibranding Jadi Kota Makan Enak

Pemerintahan

Presiden Jokowi Beberkan Empat Langkah Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Pemerintahan

Wagub Fatma Tinjau Korban Kebakaran di Mangasa, Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak

Indonesiaku

Balai Mau Lelang Ulang Proyek Tempe, PT Delima: Hargai Proses Sidang