Home / Indonesiaku

Rabu, 2 Februari 2022 18:32- WIB

Balai Mau Lelang Ulang Proyek Tempe, PT Delima: Hargai Proses Sidang

MAKASSAR, MERATA.NET – Lawyer PT Delima Agung Utama (DAU) ingatkan Pihak Balai lakukan penundaan Proses Lelang Ulang proyek pembangunan Pasar Tempe. Mengingat sampai saat ini, PT Delima masih menjalani proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

“Kami mengajukan penundaan proses berkaitan dengan proyek Pasar Tempe. Salah satunya kegiatan itu kami mohon supaya penundaan lelang dan kontrak yang dilaksanakan karena kami sedang menjalani proses di PTUN,” ungkap Kuasa Hukum PT Delima Agung Utama, Prana Yoga Swara saat ditemui di PTUN Makassar, Rabu (02/02/2022).

Diketahui, saat ini gugatan PT Delima terkait pemutusan kontrak pembangunan Pasar Tempe Wajo masih bergulir di PTUN.

“Kalau seandainya nanti gugatan kami bisa dikabulkan jelas kami otomatis bisa bekerja kembali. Itulah jadi pertimbangannya, kenapa jangan dilaksanakan lelang terkait pasar tempe. Karena itu akan tumpang tindih,” bebernya.

Pihak PT Delima Agung Utama pun sangat optimis bisa memenangkan gugatan tersebut. “Insya Allah putusan kami akan dikabulkan kami percaya PTUN ini akan bekerja sesuai dengan mekanisme hukum,” jelasnya.

Sebelumnya, PT. Delima Agung Utama melayangkan gugatan terhadap beberapa instansi. Yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulsel.

Gugatan yang dilayangkan pihak PT. Delima Agung Utama tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dengan Nomor Perkara Gugatan 13/G/2022/PTUN.Mks. Itu menyusul soal surat pemutusan kontrak pembangunan proyek pasar Tempe Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Baca Juga  FOTO : Dump Truck Milik Kalla Logistik Injak Lubang di Pettarani

Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pihak PPK itu disebut merupakan tindak lanjut dari hasil audit dengan tujuan tertentu (ADTT) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melalui surat Inspektur Jenderal Nomor: PW0101-lj/1076 tertanggal 14 September 2021, serta surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: PW.0202-Dc/1770 tangal 8 November 2021.

Direktur Utama PT. Delima, Drajat Winanjar Derajat mengatakan gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar terkait surat pemutusan Kontrak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang membuat pihaknya dirugikan.

“Hari ini adalah sidang pertama Dengan agenda persiapan berkas gugatan, yang kami gugat terkait surat pemutusan kontrak yang dikeluarkan oleh PPK kami sangat dirugikan dengan hal ini sebelumnya kami juga telah sampaikan kepihak tergugat bahwa kami akan tempuh jalur hukum,” ucapnya saat ditemui sesuai sidang, Rabu (26/1/2022).

Kata dia, sejak pemberian pemutusan kontrak tersebut pihaknya hingga saat ini belum pernah diberikan Penjelasan terkait alasan dari pemutusan Kontrak tersebut.

“Sejak saya diberikan surat pemutusan kontrak oleh PPK, materi yang disampaikan untuk memutus kontrak kami tidak pernah disampaikan, yang kami perlu jelaskan, kami telah melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, kalau hasil pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan PU itu sudah 30 persenan,” tuturnya.

Ia pula mengaku terkejut saat jalannya proses pengerjaan dimana terjadi perubahan konsep dalam pembangunan Pasar Tempe Wajo itu. Perubahan drastis itu terjadi saat pihaknya diminta untuk membangun Pasar Tempe dengan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) berbeda dari kontrak awalnya.

“Yang kami sangat terkejut lagi, pada saat kami PCM, tiba-tiba proyek pasar tempe yang kami jalankan ini berubah menjadi konsep BGH berbeda dengan kontrak yang kami tanda tangani saat di Claro yang hanya pasar biasa saja,” ucapnya.

Baca Juga  IMO Indonesia Nilai Skandal Ketua KPK dan Perempuan Berinisial S Hanyalah Isu Murahan

Perubahan konsep itulah yang kemudian membawa masalah-masalah baru dalam proses pembangunan pasar yang digadang-gadang menjadi percontohan di Indonesia Timur ini.

Pasalnya konsep BGH sendiri baru pertama kali di terapkan di luar Pulau Jawa. Apalagi jika dihitung biaya yang dibutuhkan untuk membangun pasar dengan konsep BGH sudah pasti lebih besar jika dibandingkan dengsn pembangunan sebagaimana konsep yang disepakati sejak awal.

Ia pun mengaku bahwa pihaknya sempat mempertanyakan ihwal perubahan konsep pembangunan Pasar Tempe dari gedung pasar biasa menjadi bangunan gedung hijau. Hingga akhirnya PPK menyarankan untuk melakukan perubahan kontrak atau adendum.

“Sehingga dengan perubahan itu, kami pun bersama-sama dengan PU berusaha untuk melakukan adendum perubahan, selama pelaksanaan kita selalu berusaha mengacu dengan konsep PGH sesuai dengan yang diminta meski belum ada dasar karna belum ada perbaharuan terkait hal itu,” pungkasnya.

Ia pula mengaku dalam pemutusan kontrak itu pihak tergugat telah melanggar aturan yang dimana sebelum pemutusan kontrak dilakukan terlebih dahulu pemberian surat peringatan selama 3 kali.

“Saya diberikan rencana pemutusan kontrak tanpa ada peringatan padahal dalam aturan itu pemutusan kontrak bisa dilakukan tapi harus ada peringatan selama 3 kali dan ini kami belum menerima dan langsung pemutusan Kontrak dan Ini Bencana bagi saya, karna kalau diputuksan kontrak saya bisa dibleklist,” tandasnya. (Gun)

Share :

Baca Juga

Indonesiaku

Jalan Santai Sulsel Anti Mager Berlangsung Meriah di Jeneponto

Indonesiaku

Ini Dia Profil Elkan Baggott, Andalan Lini Belakang Timnas Indonesia di Piala AFF 2020

Bisnis

Peduli Korban Bencana Longsor Tana Toraja, Telkomsel Salurkan Bantuan CSR Logistik serta Layanan Telepon dan Wifi Gratis

Indonesiaku

Berkeliling Sulsel, Sub Direktorat Kamsel Ditlantas Polda Sulsel Temukan 10 Titik Jalan Rusak

Ekonomi

VENTENY Selenggarakan Program Mudik Gratis Bareng Aino Indonesia,
Fasilitasi Ratusan Karyawan Lintasi Jawa

Indonesiaku

Bangunan Baru Trans Studio Mal Makassar Terbakar

Indonesiaku

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Hadiri Food And Art Festival Pengungsi Luar Negeri di Makassar

Indonesiaku

Polda Sulsel, Bapenda Sulsel dan Pos Indonesia Tandatangani Perjanjian Kerjasama