Home / Indonesiaku

Rabu, 2 Februari 2022 18:32- WIB

Balai Mau Lelang Ulang Proyek Tempe, PT Delima: Hargai Proses Sidang

MAKASSAR, MERATA.NET – Lawyer PT Delima Agung Utama (DAU) ingatkan Pihak Balai lakukan penundaan Proses Lelang Ulang proyek pembangunan Pasar Tempe. Mengingat sampai saat ini, PT Delima masih menjalani proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

“Kami mengajukan penundaan proses berkaitan dengan proyek Pasar Tempe. Salah satunya kegiatan itu kami mohon supaya penundaan lelang dan kontrak yang dilaksanakan karena kami sedang menjalani proses di PTUN,” ungkap Kuasa Hukum PT Delima Agung Utama, Prana Yoga Swara saat ditemui di PTUN Makassar, Rabu (02/02/2022).

Diketahui, saat ini gugatan PT Delima terkait pemutusan kontrak pembangunan Pasar Tempe Wajo masih bergulir di PTUN.

“Kalau seandainya nanti gugatan kami bisa dikabulkan jelas kami otomatis bisa bekerja kembali. Itulah jadi pertimbangannya, kenapa jangan dilaksanakan lelang terkait pasar tempe. Karena itu akan tumpang tindih,” bebernya.

Pihak PT Delima Agung Utama pun sangat optimis bisa memenangkan gugatan tersebut. “Insya Allah putusan kami akan dikabulkan kami percaya PTUN ini akan bekerja sesuai dengan mekanisme hukum,” jelasnya.

Sebelumnya, PT. Delima Agung Utama melayangkan gugatan terhadap beberapa instansi. Yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulsel.

Gugatan yang dilayangkan pihak PT. Delima Agung Utama tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dengan Nomor Perkara Gugatan 13/G/2022/PTUN.Mks. Itu menyusul soal surat pemutusan kontrak pembangunan proyek pasar Tempe Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Baca Juga  Penumpang Bandara Sultan Hasanuddin Kepanasan, Begini Jawaban Angkasa Pura

Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pihak PPK itu disebut merupakan tindak lanjut dari hasil audit dengan tujuan tertentu (ADTT) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melalui surat Inspektur Jenderal Nomor: PW0101-lj/1076 tertanggal 14 September 2021, serta surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: PW.0202-Dc/1770 tangal 8 November 2021.

Direktur Utama PT. Delima, Drajat Winanjar Derajat mengatakan gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar terkait surat pemutusan Kontrak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang membuat pihaknya dirugikan.

“Hari ini adalah sidang pertama Dengan agenda persiapan berkas gugatan, yang kami gugat terkait surat pemutusan kontrak yang dikeluarkan oleh PPK kami sangat dirugikan dengan hal ini sebelumnya kami juga telah sampaikan kepihak tergugat bahwa kami akan tempuh jalur hukum,” ucapnya saat ditemui sesuai sidang, Rabu (26/1/2022).

Kata dia, sejak pemberian pemutusan kontrak tersebut pihaknya hingga saat ini belum pernah diberikan Penjelasan terkait alasan dari pemutusan Kontrak tersebut.

“Sejak saya diberikan surat pemutusan kontrak oleh PPK, materi yang disampaikan untuk memutus kontrak kami tidak pernah disampaikan, yang kami perlu jelaskan, kami telah melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, kalau hasil pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan PU itu sudah 30 persenan,” tuturnya.

Ia pula mengaku terkejut saat jalannya proses pengerjaan dimana terjadi perubahan konsep dalam pembangunan Pasar Tempe Wajo itu. Perubahan drastis itu terjadi saat pihaknya diminta untuk membangun Pasar Tempe dengan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) berbeda dari kontrak awalnya.

“Yang kami sangat terkejut lagi, pada saat kami PCM, tiba-tiba proyek pasar tempe yang kami jalankan ini berubah menjadi konsep BGH berbeda dengan kontrak yang kami tanda tangani saat di Claro yang hanya pasar biasa saja,” ucapnya.

Baca Juga  GAM Luwu Raya Desak Polda Sulsel dan Kapolri Copot Kapolres Luwu

Perubahan konsep itulah yang kemudian membawa masalah-masalah baru dalam proses pembangunan pasar yang digadang-gadang menjadi percontohan di Indonesia Timur ini.

Pasalnya konsep BGH sendiri baru pertama kali di terapkan di luar Pulau Jawa. Apalagi jika dihitung biaya yang dibutuhkan untuk membangun pasar dengan konsep BGH sudah pasti lebih besar jika dibandingkan dengsn pembangunan sebagaimana konsep yang disepakati sejak awal.

Ia pun mengaku bahwa pihaknya sempat mempertanyakan ihwal perubahan konsep pembangunan Pasar Tempe dari gedung pasar biasa menjadi bangunan gedung hijau. Hingga akhirnya PPK menyarankan untuk melakukan perubahan kontrak atau adendum.

“Sehingga dengan perubahan itu, kami pun bersama-sama dengan PU berusaha untuk melakukan adendum perubahan, selama pelaksanaan kita selalu berusaha mengacu dengan konsep PGH sesuai dengan yang diminta meski belum ada dasar karna belum ada perbaharuan terkait hal itu,” pungkasnya.

Ia pula mengaku dalam pemutusan kontrak itu pihak tergugat telah melanggar aturan yang dimana sebelum pemutusan kontrak dilakukan terlebih dahulu pemberian surat peringatan selama 3 kali.

“Saya diberikan rencana pemutusan kontrak tanpa ada peringatan padahal dalam aturan itu pemutusan kontrak bisa dilakukan tapi harus ada peringatan selama 3 kali dan ini kami belum menerima dan langsung pemutusan Kontrak dan Ini Bencana bagi saya, karna kalau diputuksan kontrak saya bisa dibleklist,” tandasnya. (Gun)

Share :

Baca Juga

Indonesiaku

Jelang Imlek di Makassar, Klenteng Xian Ma Buka Sampai Sore Hari Tanpa Perayaan Meriah

Indonesiaku

Kapolda Sulsel Beberkan Hasil Operasi Patuh Pallawa 2023

Indonesiaku

Sebanyak 75 Polantas Polda Sulsel Ditugaskan di KTT ASEAN Summit 2023

Indonesiaku

Resmi, KTP Bisa Digunakan Jadi NPWP, Berikut Format Terbarunya

Indonesiaku

Percepat PTM, Binda Sulsel Genjot Vaksinasi Massal Anak 6-11 Tahun di Bulukumba

Indonesiaku

FOTO: Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Mengecek Kesiapan Pengamanan KTT ASEAN 2023 di NTT

Indonesiaku

Tenggelam saat Mencari Ikan, Nelayan Pulau Lumu-lumu Ditemukan Tewas

Indonesiaku

Bertemu Zelenskyy di Ukraina, Jokowi: Ini Wujud Kepedulian Indonesia