Home / Pemerintahan

Selasa, 21 Juni 2022 15:11- WIB

Bahas Pembangunan Jalur Kereta Api di Lahan Pemkot Makassar, Danny Berikan Solusi

Merata.Net,Makassar.-Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto hadiri rapat tim kajian keberatan atas lokasi rencana pembangunan jalur kereta api Makassar – Pare pare (Segmen E).

Rapat yang dimediasi pemerintah propinsi Sulsel, dipimpin langsung Sekprov Sulsel, Abdul hayat Gani. diikuti stakeholder terkait, Bertempat diruang rapat Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel. Selasa (21/6/2022).

Danny menjelaskan, mengenai lahan Pemkot yang tersandung oleh pembebasan lahan, pasalnya kata Danny, lahan yang tadinya ada empat sekarang jadi lima, karena sebelumnya lahan fasum dianggap tidak keberatan oleh Pemkot Makassar.

“Yang di PIP Itu kan, sudah punya pemerintah kota, karena kita sudah serahkan yang kita punya. Harusnya kita dipanggil juga untuk bicara,”kata Danny usai menggelar rapat.

Baca Juga  Rapat Pemantapan Hari OTDA, Wali Kota Danny: Persiapan Semakin Matang

“Masa tanah kita, kita tidak dipanggil bicara. Ini langsung diblok-blok. Ini kan komersil. Apakah penyertaan aset itu atau apa. Ini masalah negara, ada aturan hukumnya,” imbuhnya.

Dalam pertemuan itu, Danny juga mempertanyakan penetapan stasiun yang terletak di Lantebung, yang menurutnya penempatannya tanpa alasan.

“Tidak ada alasannya, stasiunnya ditetapkan di Lantebung, bagaimana kira-kira begitu. Ke terminal saja dengan besarnya seperti tu, orang tidak mau ke terminal, apalagi mau ke Lantebung, kita ini perencana, kita tahu itu, disini kita menyamakan pikiran. Insyallah ketemu. solusinya sudah, sama -sama kita naik ke atas, mengenai elevated,” jelasnya.

Baca Juga  Dekranasda Makassar Studi Tiru di Sentra UKM Surabaya

Sementara itu Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan persoalannya adalah masalah tehnis, karena dalam pertemuan ini, pak wali menjelaskan solusi program kegiatan jalur dari semua aspek.

“Tadi itu pak wali menjelaskan dan melihat semua aspek, mulai dari perencanaan kota, perencanaan dari strategis nasional, kepentingan masyarakat. Sehingga mengerucut sebuah keputusan yang berkualitas untuk bersama sama menghindari konflik sosial. Dari semua itu kita sudah bersepakat pak walikota juga, kita akan tunda sedikit. Untuk selanjutnya kebutuhan statis ini kembali kepada Kemenhub,” tutupnya. (*)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Gubernur Sulsel Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo

Pemerintahan

Gubernur Sulsel Lepas Ribuan Peserta Anti Mager di Bantaeng

Pemerintahan

Gubernur Sulsel Melayat di Kediaman Almarhum Rapsel Ali

Komunitas

Pemkot Makassar Berkolaborasi Bersama Komunitas Perempuan dan Anak Kampanye 16HAKtP

Pemerintahan

Walikota Makassar Hadiri Syukuran HUT ke-76 Korps Brimob Polda Sulsel

Pemerintahan

Pemkot Makassar dan BBWS Pompengan Atasi Banjir, Siapkan Kolam Retensi dan Mulai Penataan Kanal

Pemerintahan

Ratusan Warga Hadiri Open House Wali Kota Munafri di Hari Kedua Lebaran

Pemerintahan

Pemprov Sulsel Serahkan Dana Hibah 1 Miliar ke UMI