Home / Pemerintahan

Selasa, 21 Juni 2022 15:11- WIB

Bahas Pembangunan Jalur Kereta Api di Lahan Pemkot Makassar, Danny Berikan Solusi

Merata.Net,Makassar.-Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto hadiri rapat tim kajian keberatan atas lokasi rencana pembangunan jalur kereta api Makassar – Pare pare (Segmen E).

Rapat yang dimediasi pemerintah propinsi Sulsel, dipimpin langsung Sekprov Sulsel, Abdul hayat Gani. diikuti stakeholder terkait, Bertempat diruang rapat Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel. Selasa (21/6/2022).

Danny menjelaskan, mengenai lahan Pemkot yang tersandung oleh pembebasan lahan, pasalnya kata Danny, lahan yang tadinya ada empat sekarang jadi lima, karena sebelumnya lahan fasum dianggap tidak keberatan oleh Pemkot Makassar.

“Yang di PIP Itu kan, sudah punya pemerintah kota, karena kita sudah serahkan yang kita punya. Harusnya kita dipanggil juga untuk bicara,”kata Danny usai menggelar rapat.

Baca Juga  Meskipun Kebijakan WFH, Pemkot Makassar Justru Jadikan Percepat Pembenahan Sampah di Makassar

“Masa tanah kita, kita tidak dipanggil bicara. Ini langsung diblok-blok. Ini kan komersil. Apakah penyertaan aset itu atau apa. Ini masalah negara, ada aturan hukumnya,” imbuhnya.

Dalam pertemuan itu, Danny juga mempertanyakan penetapan stasiun yang terletak di Lantebung, yang menurutnya penempatannya tanpa alasan.

“Tidak ada alasannya, stasiunnya ditetapkan di Lantebung, bagaimana kira-kira begitu. Ke terminal saja dengan besarnya seperti tu, orang tidak mau ke terminal, apalagi mau ke Lantebung, kita ini perencana, kita tahu itu, disini kita menyamakan pikiran. Insyallah ketemu. solusinya sudah, sama -sama kita naik ke atas, mengenai elevated,” jelasnya.

Baca Juga  Momentum Salat Ied, Bupati Gowa Husniah Talenrang Sampaikan Pesan Pembangunan

Sementara itu Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan persoalannya adalah masalah tehnis, karena dalam pertemuan ini, pak wali menjelaskan solusi program kegiatan jalur dari semua aspek.

“Tadi itu pak wali menjelaskan dan melihat semua aspek, mulai dari perencanaan kota, perencanaan dari strategis nasional, kepentingan masyarakat. Sehingga mengerucut sebuah keputusan yang berkualitas untuk bersama sama menghindari konflik sosial. Dari semua itu kita sudah bersepakat pak walikota juga, kita akan tunda sedikit. Untuk selanjutnya kebutuhan statis ini kembali kepada Kemenhub,” tutupnya. (*)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Stadion Untia Prioritas, Pemkot Makassar Siapkan Penayangan RUP Lebih Awal

Olahraga

Exco PSSI Putuskan Hentikan Liga 2 2022/2023

Pemerintahan

Pemkab Gowa di Tahun 2023 Alokasikan 40 Persen Anggaran Pilkada, Pj Gubernur Sulsel Harap Jadi Contoh Daerah Lain

Pemerintahan

Gubernur Andi Sudirman Beri Penghargaan 3 Personil Satpol PP

Pemerintahan

UPT Museum Kota Makassar Hadirkan Virtual Tour pada Kegiatan Museum Keliling di YPAC

Pemerintahan

Bertemu President of Chamber Association USA, Wali Kota Danny Paparkan Kesiapan Makassar Menjadi Payung Percepatan Ekonomi

Komunitas

PMI Makassar Beri Bantuan untuk Korban Angin Puting Beliung di Tallo

Pemerintahan

Hibah oleh Gubernur Rp650 Juta, Observatorium Unismuh Telah Digunakan Lihat Hilal