JAKARTA, Merata.Net – PT Pertamina International Shipping (PIS) menunjukkan komitmennya untuk menguatkan peran wanita di industri maritim. Berkolaborasi dengan mitra nasional dan internasional, mendukung penerapan praktik Environmental, Social & Governance (ESG) untuk bisnis berkelanjutan.
PIS melalui komunitas pemberdayaan perempuan di bawah naungan PERTIWI Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML), yang diketuai oleh Direktur Keuangan PIS Diah Kurniawati, menjalankan sejumlah program yang menunjukkan keseriusan perusahaan dalam meningkatkan peran wanita tersebut.
Ia menjelaskan, data dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) menyebutkan bahwa pekerja perempuan mencakup 1,2% atau sekitar 24.000 tenaga kerja aktif di industri maritim global.
“Saat ini industri maritim masih didominasi laki-laki, baik di Indonesia maupun secara global. Di Indonesia, partisipasi perempuan hanya tercatat sebanyak 2,8%. Kondisi ini menjadi tugas bersama untuk menjadikan sektor maritim menjadi lebih inklusif dan memberikan peluang yang setara bagi pekerja perempuan,” ujar Diah.
Dalam komitmen jangka panjangnya, PIS menargetkan peningkatan partisipasi perempuan dalam jajaran kepemimpinan hingga 30% pada 2034. Komitmen ini sejalan dengan target IMO dan juga secara bersamaan mendukung implementasi Environmental Social Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDG) poin ke-5 terkait perwujudan kesetaraan gender serta kesejahteraan perempuan. Sebagai catatan, hingga 2024 PIS telah mencatatkan 18,7% partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan.
Diah juga menyoroti bahwa karakteristik unik industri maritim memerlukan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan partisipasi perempuan.
“Sebagai sub-holding yang banyak beroperasi di laut lepas, PIS harus memastikan keamanan dan kenyamanan pekerja perempuan di lingkungan kerja kami. Dibutuhkan upaya khusus dan terencana untuk menciptakan ekosistem yang ramah perempuan,” tambahnya.
Keamanan dan kenyamanan pekerja perempuan ini dibuktikan dengan telah resminya PIS masuk dalam berbagai organisasi internasional dan nasional. Di antaranya adalah dengan penandatanganan komitmen Women’s Empowerment Principles (WEP) yang digagas oleh UN Women. Di mana dengan penandatanganan ini, PIS menjalankan prinsip-prinsip empowerment
Di dalam negeri, PIS juga berkolaborasi dengan Indonesian National Ship Owners’ Association (INSA) untuk mendorong peran wanita di industri ini. Selain itu, Desember lalu PIS menggandeng MUTIARA PELINDO, dan organisasi perempuan Women in Maritime Associations Indonesia (WIMA), melalui nota kesepahaman (MoU) untuk bersinergi bersama menciptakan industri maritim yang ramah perempuan.
“PIS menyadari bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk memajukan peran wanita di industri maritim. Kehadiran wanita diperlukan bukan untuk menambah kompetisi, tapi untuk bersinergi menciptakan industri maritim nasional yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan juga kami yakini bisa membantu pertumbuhan industri ke depannya,” kata diah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan turut menyampaikan apresiasi atas komitmen Pertamina dan PIS dalam menciptakan sektor maritim yang lebih inklusif.
“Inklusivitas serta peningkatan peran pekerja perempuan dalam sektor maritim merupakan hal krusial yang perlu ditingkatkan bersama. Sehingga semua masyarakat dapat berkontribusi bersama dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Lollan.
Chairwoman WIMA Indonesia Chandra Motik mengapresiasi kolaborasi ini. “Sejak dahulu, perempuan telah berperan besar dalam sejarah maritim Indonesia. Langkah PIS dan Pelindo menciptakan industri yang ramah perempuan patut diapresiasi. Kami berharap kedepannya lebih banyak perempuan dapat turut berkolaborasi bersama membangun sektor maritim nasional” ungkap Chandra dalam penandatanganan MoU.
Lebih lanjut, komitmen PIS untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan perempuan di industri maritim sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, terutama pada poin ke-2 terkait pengembangan ekonomi berbasis kelautan, poin ke-3 terkait pembukaan lapangan kerja dan poin ke-4 yang mendukung penguatan peran perempuan.
“Dengan mendorong representasi perempuan di sektor maritim, PIS turut berkontribusi pada pengelolaan potensi laut secara berkelanjutan, menciptakan peluang kerja baru yang inklusif, serta memberdayakan perempuan untuk mengambil peran strategis di industri ini. Langkah ini tidak hanya mendukung kesetaraan gender, tetapi juga memperkokoh fondasi keberlanjutan ekonomi dan sosial di Indonesia, selaras rencana pembangunan pemerintah,” tutup Diah. (*)
