MAKASSAR, Merata.Net – Kebijakan efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo-Gibran mulai terasa mengkhawatirkan khususnya dikalangan pelaku bisnis, industri pariwisata dan juga perhotelan di Sulsel.
Terbaru, ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga kembali angkat bicara terkait kondisi terkini kebijakan yang amat merugikan pelaku usaha perhotelan tersebut.
Menurut Anggiat, saat ini okupansi perhotelan hanya mencapai 15-20 persen dan itu sudah sangat kritis.
“Kami saat ini sudah ngos-ngosan, untuk mencapai 15% saja malah banyak hotel terpaksa merumahkan karyawan hingga 65% demi bertahan, di Sulsel jumlah karyawan di industri ini mencapai 20 ribu, Pemerintah harus memahami bahwa sektor ini adalah salah satu penyumbang utama pendapatan daerah (PAD) melalui pajak,” ujarnya saat jumpa media, Selasa (25/3/2025).
CEO Phinisi Hospitality Indonesia mengatakan saat ini tidak ada lagi perjalanan dinas atau kunjungan kerja seperti sebelumnya yang sangat berdampak positif pada tingkat okupansi dunia perhotelan maupun usaha wisata perjalanan.
“Kami hanya meminta, Tolonglah kucurkan anggaran 50 persen itu, biar kami bisa bergerak kembali secara perlahan. Kita berdoa semoga pemerintah mengetuk hatinya untuk melakukan relaksasi kebijakan,” Pintanya.
Senada, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sulsel, Suhardi, juga menyoroti dampak dari penurunan okupansi hotel dan bisnis perjalanan wisata.
Ia menegaskan bahwa industri pariwisata melibatkan banyak sektor lain, termasuk agen perjalanan, transportasi, dan restoran, menurut Suhardi, Jika okupansi hotel dan kunjungan yang rendah, maka sektor-sektor lain juga pasti terdampak.
“Agen perjalanan kesulitan mendapatkan pelanggan, transportasi sepi penumpang, restoran kehilangan pengunjung, dan banyak usaha kecil menengah yang bergantung pada wisatawan ikut terdampak. Kemarin saya lihat sudah ada yang jual busnya. Semoga pemerintah lebih memperhatikan ini” jelasnya.
Sementara itu, Pjs Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulsel, Darwinsyah Sandolong, berharap peran pemerintah dalam menyelamatkan industri pariwisata, kebijakan efisiensi tersebut membuat sektor perhotelan dan pariwisata yang paling terdampak, sementara UMKM juga mengalami kesulitan akibat turunnya daya beli masyarakat.
“Kami berharap stimulus 50% ini segera dikucurkan agar sektor pariwisata bisa beradaptasi dan bertahan. Jika tidak ada intervensi, dampaknya akan semakin luas, termasuk meningkatnya angka pengangguran dan penurunan pendapatan daerah,” pungkasnya. (*)
