Makassar, Merata.Net – Tiga Bupati pada rapat koordinasi progres percepatan pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare bersama Menteri Perhubungan RI dan Gubernur Sulsel di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, melaporkan terkait pembebasan lahan warga di wilayah masing-masing yang sudah mencapai 100 persen.
Ketiganya merupakan kepala daerah yang daerahnya dilalui jalur kereta api, yakni Bupati Maros Chaidir Syam, Bupati Pangkep Muh. Yusran Lalogau dan Bupati Barru, Suardi Saleh.
Menteri Perhubungan pun mengapresiasi hal ini yang diakui berkat langkah koordinasi yang dilakukan termasuk bersama Pemprov Sulsel.
“Ini (pembebasan lahan) sudah aman, ini gubernurnya top, bupatinya top, kita kolaborasi Insyaallah bulan 10 operasional,” kata Budi Karya Sumadi.
Hal ini juga diaminkan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
“Itu sudah aman, tadi dilaporkan Pak Bupati sudah aman semua,” sebutnya merespon pertanyaan wartawan.
Saat ini menurut Andi Sudirman, sisa menunggu penyerahan lahan milik Pemda.
“Masalah yang ada justru tinggal lahan milik Pemda yang harus menyerahkan lahannya,” lanjutnya.
Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau juga menyampaikan capaian 100 persen pembebasan lahan.
“Saya langsung melaporkan, kami untuk Kabupaten Pangkep sudah 100 persen pembebasan lahannya,” jelasnya.
Senada dengan Gubernur, Yusran juga menyampaikan jika memang terdapat lahan Pemda yang harus dilepas atau diserahkan ke Balai Perkeretaapian.
“Insya Allah sebentar akan saya serahkan pada Balai untuk ditindaklanjuti, jadi aset-aset Pemda khusunya di kabupaten kami, sudah terselesaikan semua,” ucapnya.
Sedangkan Bupati Maros Chaidir Syam menyebut jika persoalan pembebasan lahan di wilayahnya juga sudah tuntas.
“Kami di kabupaten Maros untuk persoalan lahan sudah tuntas, sudah clear semuanya dan kita senangnya seluruh Forkopimda Provinsi dan seluruh komponen ini terus turun bersama dan semuanya terselesaikan semuanya, sehingga pembangunan sudah berjalan,” ujarnya.
Demikian juga dengan Bupati Barru Suardi Saleh menyampaikan koordinasi intens dengan Pemprov dan Balai Perkeretaapian terkait persoalan Pembebasan lahan dapat diselesaikan dan tidak ada masalah saat ini. (*)
