Makassar, Merata.Net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, melalui Dinas Perhubungan berencana akan melakukan pengaturan kembali tarif atas tertinggi pada layanan ojek berbasis daring (online). Dan bakal diberlakukan secara merata pada semua platform digital transportasi yang ada di Sulsel.
Menurut Kepaba Bidang Angkutan Jalan Dishub Sulsel Muhammad Anis, bahwa tarif batas atas yang rencananya akan ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp6.500/km. Sebagaimana yang telah didiskusikan bersama pihak terkait.
“Awalnya itu Rp1.500, lalu setelah lewat 4 km perjalanan maka akan bertambah Rp6.500. Jadi yang diajukan ke kementrian perhubungan segitu,” ucapnya saat Diskusi Perubahan Tarif Ojol di Cafe Red Corner, Rabu (01/06/2022).
Kata dia, setelah ada keputusan dari kementrian, maka pihaknya akan melakukan diskusi dengan stakeholder terkait.
“Ini sudah pasti ada kenaikan, karena ada beberapa komponen biaya yang harus naik. Cuma tingkat toleransinya nanti akan dinaikkan berapa. Itu yg kita tunggu keputusannya. Kalau kementrian setuju Rp6.500. Yah segitu,” terangnya.
Hal itu ditanggapi langsung oleh Pengamat Kebijakan Publik, Rizal Fauzi. Ia mengatakan, kebijakan publik tidak serta merta diputuskan dalam waktu singkat. Termasuk kenaikan tarif atas untuk layanan mobil daring yang direncanakan pemprov Sulsel.
“Kaji dulu. Setiap kebijakan publik butuh kajian panjang. Dan apakah hal tersebut, sudah dilakukan pemerintah dan apakah sudah melibatkan seluruh pihak termasuk transparansi ke publik akan besar manfaat kebijakan tersebut,” terang Dosen Prodi Administrasi Publik Universitas Hasanuddin ini.
Tidak hanya itu, Rizal juga menyayangkan hal tersebut, sebab katanya, saat ini masih dalam situasi pandemi. Dalam hal ini, perekonomiaan masih tahap pemulihan.
“Jika hal ini terus dipaksakan naik, banyak hal kemungkinan terjadi yang tentu tidak berpihak ke rakyat, karena saat ini masih proses pemulihan ekonomi. Dan kemungkinan terburuk yang akan terjadi salah satunya adalah kenaikan tarif ini bakal sumbang inflasi,” pungkasnya.
Bahkan hal tersebut, tambah dia, bisa dibuktikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Sulsel yang masih kategori rendah. Hal itu apabila dibandingkan periode yang sama sebelum pandemi.
“Untuk itu, kami berharap pemprov bisa mengkaji ulang rencana kebijakan publik tersebut dan tentu bisa transparansi ke masyarakat secara umum, jangan hanya ke kelompok tertentu,” pintanya.
Sebagai informasi, Dinas Perhubungan Sulsel, Selasa (17/5/2022) lalu menggelar rapat penyesuaian tarif angkutan sewa khusus. Ialah buka pintu sampai dengan km 3 dikenakan tarif Rp19.500 dan km ke-4 hingga seterusnya Rp6.500/km. (*)
