Makassar, Merata.Net – Komisi C Bidang Keuangan DPRD Sulsel memanggil direksi PT Vale Indonesia Tbk. Pemanggilan itu dalam rangka agenda rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi C Lantai 5, Senin (04/04/2022).
Sebelumnya, pihak Vale Indonesia telah dipanggil duluan oleh Komisi D DPRD Sulsel. Belum berselang lama, Komisi D yang dipimpin Rahman Pina tiba-tiba menghentikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan alasan ketidakhadiran satupun para Direksi.
Rapat kerja di Komisi C DPRD Sulsel sendiri dipimpin Wakil Ketua Komisi C, Dan Pongtasik. Dan dihadiri beberapa legislator lainnya, seperti Andi Januar Jaury, Ismail Bachtiar, Irwan Hamid, Marjono, dan Rakhmat Kasjim.
Sedangkan dari PT Vale Indonesia dihadiri dua pejabat terasnya. Adalah Director of External Relation, Endra Kusuma, dan Senior Manager of Tax, Chandra Yudha.
Kedua pihak membahas banyak hal mengenai konstribusi PT Vale Indonesia terhadap pemerintah. Beberapa diantaranya yang dibahas adalah pajak daerah, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan PNBP ke pusat.
Director of External Relation PT Vale Indonesia, Endra Kusuma menyampaikan kontribusi keuangan pada tahun 2021 lalu sebesar 142,9 US Dollar atau Rp2 Triliun. Ia pun menjadikan perihal porsi pembagian royalti ke pemerintah.
“Kemudian kabupaten lainnya 32% di provinsi sumber dari Selayar sampai Luwu Timur terbagi 32%. Tentunya di provinsi sendiri ada 16% dan sisanya kembali ke pusat 20%,” ujarnya.
“Jadi mungkin itu yang royalti dari 142,9 juta dollar tadi yang dirupiahkan setara dengan Rp2 triliun, kontribusi keuangan PT Vale kepada negara RI,” sambung Endra.
Sejauh ini juga, ungkap Endra, Vale Indonesia terus mendorong produksi lebih gencar lagi. Sebab, tren harga nikel saat ini terpantau masih stabil seiring adanya inflasi. Dengan begitu, pendapatan bisa naik begitu juga konstribusi ke pemerintah.
“Kenaikan ini bisa kita manfaatkan untuk pembangunan negara dan juga khususnya provinsi Sulawesi Selatan. Tentu juga diiringi dengan satu hal yang sifatnya kebutuhan juga bahwa secara ekonomi inflasi itu memang dibutuhkan tapi dengan ijin yang terkontrol,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Dan Pongtasik menilai Vale Indonesia sudah memberikan kontribusi ke pemerintah. Adapun dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Direktur yang hadir.
Hanya saja, ia meminta nantinya Vale Indonesia memberikan secara rinci lagi perihal konstribusi tersebut. Dan Bapenda Makassar mesti terus berkoordinasi.
“Jadi Bapenda ini harus bergerak juga lihat kondisi, jangan hanya cuma mau menerima (pendapatan) saja,” ujar Legislator dari PDI Perjuangan ini.
Ia juga mengaku legowo apabila kontrak karya Vale Indonesia nantinya diperpanjang. Namun ia memberikan sejumlah catatan kepada para Direksi, salah satunya soal Corporate Social Responsibility (CSR).
“Sehebat-hebatnya PT Vale memberikan CSR pasti masih banyak yang belum tercover, bagaimana kalau anggota dewan bantu menyalurkan CSR dari Vale,” ungkapnya.
“Kita ajukan proposal salurkan CSR bukan mengambil,” kata Anggota Komisi C DPRD Sulsel lainnya, yakni Marjono.
Komisi C DPRD Sulsel juga ingin mengangendakan untuk kunjungan kerja ke PT Vale usai lebaran tahun ini. Hanya saja Director of External Relation PT Vale Indonesia, Endra Kusuma menyarankan agar kunjungan dilakukan pada bulan Agustus. (*)
