JAKARTA, Merata.Net – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menghadiri Innovative Government Award (IGA) 2023, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, (12/12/2023).
Penghargaan IGA 2023 diserahkan kepada 95 Pemerintah Daerah yang terbagi dalam 11 kategori.
Untuk Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Penghargaan Kategori Skor Tertinggi untuk Regional III Kalimantan – Sulawesi.
Sedangkan, Pemerintah Kota Makassar meraih Kategori Kota Terinovatif dengan memiliki 167 inovasi dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) untuk Kategori Kabupaten Sangat Inovatif dengan telah melahirkan 200 inovasi.
“Selamat juga untuk kabupaten dan kota yang telah meraih penghargaan. Kita mengharapkan, melalui penilaian dan penghargaan IGA ini, dapat mendorong dan memotivasi pemerintah daerah lainnya untuk selalu melakukan bermacam inovasi di daerah guna meningkatkan layanan publik dan pembangunan daerah,” kata Bahtiar.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Carnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan arahan kepada para kepala daerah, dilanjutkan menyerahkan Penghargaan IGA 2023.
Penghargaan yang dilaksanakan sejak tahun 2007 tersebut merupakan apresiasi pada pemerintah daerah yang telah menerapkan inovasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hadir secara hybrid pada kegiatan ini seluruh kepala daerah serta JPT Madya dan Pratama di lingkup Kemendagri.
Mendagri Tito Carnavian menyampaikan, inovasi jangan hanya untuk mendapatkan award, tetapi inovasi untuk membuat suatu sistem yang baik. Sistem tersebut diharapkan berjalan dan berkelanjutan, tidak tergantung sosok atau figur kepala daerah, karena kesuksesan dalam sebuah inovasi adalah membangun sistem.
Kemendagri, kata Tito, selalu mendorong daerah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan segala perubahan serta memanfaatkan teknologi.
“Harapan kita, inovasi ini bukan hanya mendapatkan award atau pujian, tetapi untuk membuat suatu sisem yang baik,” kata Tito.
Sedangkan, Abdullah Azwar Anas mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membuat aplikasi layanan baru. Pasalnya, pembuatan aplikasi tersebut umumnya tidak saling terintegrasi dengan aplikasi lainnya, sehingga hanya akan membuat masyarakat kebingungan.
“Kita mendorong replikasi. Karena sekarang arahan Presiden tidak boleh lagi satu inovasi satu aplikasi. Kalau aplikasi kita semakin banyak, maka rakyat akan bingung, akan memperbanyak akun, semakin rumit untuk mendapatkan layanan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, banyaknya aplikasi jika tidak dimaksimalkan dengan baik hanya akan menjadi tumpukan PR dan masalah. Lebih baik sedikit tapi penggunaannya maksimal dan saling terhubung.
Adapun saat ini Kementerian PANRB bersama LAN dan Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas). JIPPNas merupakan portal yang menyediakan integrasi data inovasi informasi pelayanan publik. (*)
