Merata.Net, MAKASSAR – Pembangunan Kereta Api (KA) jalur Makassar- Pare – Pare masih menjadi polemik bagi semua kalangan. Desain elevated (melayang) atau at grade (menyentuh tanah).
Permintaan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto meminta jalur KA berdesain Elevated. Pasalnya, ia memprediksi dampak buruk yang akan merugikan masyarakat utamanya di daerah pesisir.
Melihat hal tersebut, Ketua DPW Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (Inkalindo) Sulsel, Abd Haris Djalante ikut mengkaji dampak keuntungan dan kerugian jika desain jalur KA itu elevated atau at grade.
Katanya, desain elevated memiliki dampak minim sebab membutuhkan lahan yang lebih sedikit sehingga lebih murah dalam hal pembebesan lahan. Masyarakat juga hanya akan kehilangan sedikit lahan produktif (sawah dan empang) sehingga tidak menganggu ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat sekitar.
Tidak menganggu arus lalu lintas. Terhindar dari ancaman banjir. Tidak membutuhkan timbunan dan relatif hubungan sosial masih tersambung.
“Memang sedikit lebih mahal biaya pembangunan elevated (Rp 300 Milyar/km). Namun, jika kita hitung-hitungan biaya pembebasan lahan untuk desain at grade sebesar 50 Meter sisi kiri dan kanan. Timbunan juga sangat membutuhkan banyak biaya dan banyak lahan pencaharian warga yang akan tergerus,” ucapnya, Selasa (30/08).
Sementara, dampak untuk desain at grade membutuhkan lahan yang lebih banyak sehingga sangat lebih mahal dalam hal pembebesan lahan. Masyarakat juga akan kehilangan banyak lahan produktif (sawah dan empang) sehingga signifikan menganggu ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat.
“Lebar lahan yang dibutuhkan 50 Meter. Panjang Jalur KA di Barru 42 km. Jadi total lahan yang digunakan adalah 2,1 km2 (210 ha). Jika produkstifitas sawah di Barru adalah 51 kw/ha. Maka dengan berkurang lahan maka jumlah produksi Beras di Kabupaten Barru berkurang menjadi 1.071 Ton,” paparnya.
Ia menambahkan jika harga gabah Rp 5000/kg maka kehilangan pendapatan akibat penggunaan lahan sebesar Rp 10.71 M/Tahun. Tak hanya itu, kawasan yang dilewati oleh Jalur KA akan menimbulkan banjir yang lebih parah.
“Sebab nanti ada gundukan timbunan yang akan dibangun di sisi kiri kanan kereta api model at grade. Dan itu menghambat jalur air ke sungai. Jadi banjirnya lebih dahsyat lagi,” sebutnya.
Senada, Ketua Komisi C, Sangkala Saddiko menyebutkan jikalau Wali Kota Makassar, Danny Pomanto tidak pernah menolak kehadiran KA. Namun, katanya, lebih fokus ke penyelamatan masyarakat kota Makassar akibat pembangunan KA.
“Pak wali tidak pernah menolak hadirnya kereta api namun dia meminta konsepnya elevated karena dari awal tahun 2015 konsep kesepakatan begitu. Tapi tetiba berubah. Beliau mengkaji karena at grade dapat menimbulkan dampak buruk yang berkepanjangan terhadap warga,” pungkasnya. (*)
