Home / Pemerintahan

Sabtu, 25 Mei 2024 08:36- WIB

Bersama KPU Sulsel, Penjabat Gubernur Prof Zudan Bahas Persiapan Pilkada Serentak

MAKASSAR, Merata.Net – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menerima audiensi dari Ketua KPU Sulsel dan jajaran untuk membahas persiapan tahapan Pilkada serentak.

Pertemuan ini berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur pada Jumat, (24/5/2024).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk memastikan proses Pilkada berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Terima kasih atas kedatangannya, saya tahu Pak Ketua akan sangat sibuk. Hari ini Pemilunya didesain berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya. Jika dulu hanya serentak parsial, sekarang serentak secara nasional,” kata Prof. Zudan.

Lanjutnya, menekankan pentingnya menciptakan kondisi demokratis dan menggembirakan dalam Pemilu Kepala Daerah. Dia berharap suasana Pilkada menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan.

Baca Juga  Presentasi di Depan Dirjen Tata Ruang, Plt Gubernur Sulsel Bahas Ini

“Kalau itu bisa dilakukan. Keren ini Sulsel,” sebutnya.

“Suasana yang betul-betul Pilkada pesta demokrasi, yang namanya pesta harus senang-senang, bukan berantem atau tawuran,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung perekrutan calon petugas ad hoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemilihan suara (PPS). Untuk PPK 16 Mei dan pada hari Minggu (26/5).

Selain itu, tahapan pendaftaran calon perseorangan juga telah berlangsung, meskipun untuk provinsi tidak terdapat calon perseorangan. Sedangkan, dari 24 kabupaten dan kota, terdapat 2 calon perorangan, yakni di Kabupaten Selayar dan Pinrang. Sementara, proses pencalonan di Kabupaten Takalar masih berproses di Bawaslu karena bersengketa.

Baca Juga  Kerja Cepat, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Gelar Rapat Terbatas Bersama Kepala OPD

Hasbullah menyoroti pentingnya komunikasi dengan pemerintah daerah terkait revisi anggaran. KPU memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Hal ini terkait aturan proses revisi anggaran. Bahwa jika terdapat perencanaan yang tidak sesuai dengan RAB yang sudah disepekati melalui NPHD yang tidak merubah Pagu Besar, maka harus dilaporkan ke pemerintah daerah.

Adapun jumlah pemilih masih dalam proses konsolidasi. Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Mendagri akan dimutakhirkan dengan kondisi lapangan sebelum diumumkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Data jumlah pemilih pada Pemilu lalu, 6.670.358 pemilih. Angka pemilih kemungkinan akan bergeser karena masih berproses ini masih berjalan.(*)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Kepala Bappeda Makassar Andi Zulkifli Beri Ucapan Selamat atas Raihan Rekor Muri Buka Puasa

Pemerintahan

Wali Kota Makassar Munafri Lantik Pengurus TP PKK, Dekranasda, dan Pokja Bunda PAUD Masa Bakti 2025-2030

Pemerintahan

Pemprov Sulsel Tangguhkan Pemkot Makassar Ambil Alih Stadion Barombong

Pemerintahan

HUT Damkar Indonesia ke 105, Damkar Makassar Sabet Juara 1 Hose Laying

Pemerintahan

Wali Kota Appi dan Menag Nasaruddin Letakkan Batu Pertama Gerbang Moderasi Indonesia di BTP

Pemerintahan

Dukung Proyek Nasional, Pemkot Makassar Komitmen Jalur Kereta Api Berdesain Lintas Layang

Pemerintahan

Pemprov Sulsel Bakal Bangun 4 Unit PSU Arsinum di Kepulauan Selayar

Pemerintahan

Cegah stunting di Kota Makassar, Dinkes gelar kegiatan diseminasi.