MAKASSAR, MERATA.NET- Sebanyak 73 peserta seleksi terbuka lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kota Makassar mengikuti tahap seleksi akhir.
Uji kompetensi atau assesment, di Gedung Iptkes Universitas Hasanuddin (Unhas). Peserta seleksi mengikuti ujian selama 4 hari mulai Senin – Kamis (6-9/12/2021).
Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Prof Aminuddin Ilmar mengatakan, para peserta sebelumnya telah mengikuti tahapan pemeriksaan makalah, wawancara dan rekam jejak untuk merebut 24 jabatan definitif.
uji assesment terdiri dari assesment pribadi dan assesment kelompok.
“Assesment pribadi itu untuk lebih melihat pada kompetensi kapasitas yang bersangkutan. Sementara asessement kelompok lebih melihat bagaimana dia bekerjasama. Jangan sampai kan ada orang ego sektoral masing-masing tidak mau bekerjasama dengan orang lain itu juga menjadi penilaian juga,” terangnya.
Nantinya, nilai assesment para peserta akan digabung dengan nilai uji seleksi tahap sebelumnya untuk mencari tiga orang calon pejabat definitif, kemudian diserahkan ke Wali Kota Makassar.
“Nanti kita total yang akan mempersoleh angka nilai tertinggi, itulah yang akan masuk tiga besar. Nah tiga besar itulah menjadi wewenang wali kota untuk memilih,” jelasnya.
“Kami diberikan wewenang oleh wali kota itu adalah mendorong tiga besar tiga itu,” tambah Prof Aminuddin.
Prof Aminuddin mengatakan, jika minggu ini nilai uji assesment telah keluar, maka pekan depan pengumuman hasil lelang jabatan akan diumumkan.
“Kalau minggu ini kita bisa selesaikan nilai assesment nya maka insyallah paling lambat minggu depan karena pak wali merencanakan pelantikan sebelum tahun baru. bulan ini sebelum berakhir tahun ini itu sudah ada pejabat definitif yang akan dilantik,” tuturnya.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, kriteria pejabat yang akan dipilih adalah berdasarkan loyalitas dan quick respon yang dimiliki para peserta.
“Tentunya pertimbangan saya pertama loyalitas. Setelah mengikuti proses profesionalisme tentunya loyalitas, kedua kemampua. Kemudian quick respon, harus cepat. Kalau orang bango-bango (bodoh), mana saya mau pilih,” tegas Danny.
Terkait anggapan bahwa adanya orang-orang tertentu yang akan dipilih menjabat sebagai pejabat definitif. Danny mengatakan, itu merupakan spekulasi orang lain yang menjadi hal biasa dalam berkompetisi.
“Sah sah saja namanya juga spekulasi. kadang- kadang orang mengatakan ini yang menang, itu yang kalah. Nanti kita lihatlah dugaan itu kadang-kadang spekulasi. Itu hal biasa,” kuncinya.
Adapun 24 kursi yang diperebutkan yang saat ini diisi oleh pelaksana tugas atau Plt yakni, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Dinas PU (DPU), dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
Kemudian Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar).
Selanjutnya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Penataan Ruang (DTR), Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), dan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Lalu Kepala Dinas Perdagangan (Disdag), Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan terakhir jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Jan/Rik)
