Home / Pemerintahan

Rabu, 8 Februari 2023 11:50- WIB

KPU RI Rilis PKPU No 6 Tahun 2023 Tentang Dapil Dan Alokasi Kursi di Sulsel

Jakarta, Merata.Net-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kota untuk Wilayah Sulawesi Selatan yang tertuang pada  Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Adapun untuk komposisi Daerah Pemilihan DPR Ri terbagi menjadi tiga Daerah Pemilihan dengan jumlah kursi keseluruhan sebanyak 24 Kursi Dengan rincian sebagai berikut :

Dapil 1 DPR RI jumlah kursi 8, Dengan komposisi kabupaten yakni :

  1. Kabupaten Bantaeng

  2. Kabupaten Jeneponto

  3. kabupaten Takalar

  4. Kabupaten Gowa

  5. Kota Makassar

  6. kepulauan Selayar.

Dapil 2 DPR RI jumlah kursi 9 Dengan komposisi kabupaten yakni kabupaten :

  1. Kabupaten Bulukumba

  2. Kabupaten Sinjai

  3. Kabupaten Bone

  4. Kabupaten Maros

  5. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

  6. Kabupaten Barru

  7. Kota Pare-Pare

  8. Kabupaten Soppeng

  9. kabupaten Wajo

Dapil 3 DPR RI jumlah kursi 7 Dengan komposisi kabupaten yakni kabupaten :

  1. Kabupaten Sidenreng Rappang

  2. Kabupaten Enrekang

  3. Kabupaten Luwu

  4. Kabupaten Tana toraja

  5. Kabupaten Toraja Utara

  6. Kabupaten Luwu Utara

  7. Kabupaten Luwu Timur

  8. Kabupaten Pinrang

  9. kota Palopo

Adapun untuk komposisi Daerah Pemilihan DPRD Provinsi terbagi menjadi 11  Daerah Pemilihan Dengan rincian sebagai berikut :

Dapil 1 DPRD Provinsi jumlah kursi 9 Dengan komposisi :

  1. Kecamatan Mariso

  2. Kecamatan Mamajang

  3. kecamatan Makassar

  4. Kecamatan Ujung Pandang

  5. Kecamatan Wajo

  6. Kecamatan Bontoala

  7. Kecamatan Tallo

  8. Kecamatan ujung Tanah

  9. Kecamatan Tamalate

  10. Kecamatan Rappocini

  11. kecamatan Kep. Sangkarrang

Dapil 2 DPRD Provinsi jumlah kursi 6 Dengan komposisi :

  1. Kecamatan Panakukang

  2. Kecamatan Biringkanayya

  3. Kecamatan Manggala

  4. Kecamatan Tamalanrea

Baca Juga  Puluhan Warga Bone Terima Bantuan Beras dari Pemprov Sulsel

Dapil 3 DPRD Provinsi jumlah kursi 9 Dengan komposisi :

  1. Kabupaten Takalar

  2. kabupaten Gowa

Dapil 4 DPRD Provinsi jumlah kursi 7 Dengan komposisi :

  1. Kabupaten Kep. Selayar

  2. Kabupaten Bantaeng

  3. Kabupaten Jeneponto

Dapil 5 DPRD Provinsi jumlah kursi 6 Dengan komposisi :

  1. Kabupaten  Sinjai

  2. Kabupaten Bulukumba

Dapil 6 DPRD Provinsi jumlah kursi 9 Dengan komposisi :

  1. Kabupaten Maros

  2. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

  3. kabupaten Barru

  4. Kota Pare pare

Dapil 7 DPRD Provinsi jumlah kursi 7 Dengan komposisi :

  1. Kabupaten Bone

Dapil 8 DPRD Provinsi jumlah kursi 7 Dengan komposisi :

  1. Kabupaten Soppeng

  2. Kabupaten Wajo

Dapil 9 DPRD Provinsi jumlah kursi 9 Dengan komposisi  :

  1. Kabupaten Sidenreng Rappang

  2. Kabupaten Enrekang

  3. kabupaten Pinrang

Dapil 10 DPRD Provinsi jumlah kursi 5 Dengan komposisi :

  1. Kabupaten Tana toraja

  2. Kabupaten Toraja Utara

Dapil 11 DPRD Provinsi jumlah kursi 11 Dengan komposisi :

  1. Kabupaten Luwu

  2. Kabupaten Luwu Utara

  3. Kabupaten Luwu timur

  4. Kota Palopo

Untuk Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten dan Kota adalah :

  1. Kabupaten Kep. Selayar dengan jumlah Dapil  5 Dan Jumlah Kursi 25.

2.  Kabupaten Bulukumba dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 40.

  1. Kabupaten Bantaeng  dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 30.

  2. Kabupaten Jeneponto dengan jumlah Dapil  5 Dan Jumlah Kursi 40.

  3. Kabupaten Takalar dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 35. (pemekaran kecamatan tapi berada pada komposisi dapil yang sama)

  4. Kabupaten Gowa  dengan jumlah Dapil 7 Dan Jumlah Kursi 45.

  5. Kabupaten Sinjai dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 30.

  6. Kabupaten Bone dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 45.

  7. Kabupaten Maros dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 35.

  8. Kabupaten Pangkajene kepulauan  dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 35.

  9. Kabupaten Barru dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 25.

  10. Kabupaten Soppeng dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 30.

  11. Kabupaten Wajo dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 40.

  12. Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 35.

  13. Kabupaten Pinrang dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 40.

  14. Kabupaten  Enrekang dengan jumlah Dapil 3 Dan Jumlah Kursi 30.

  15. Kabupaten Luwu dengan jumlah Dapil 7 Dan Jumlah Kursi 35.

  16. Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 30.

  17. Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah Dapil 6 Dan Jumlah Kursi 35.

  18. Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 35.

  19. Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 30.

  20. Kota Makassar  dengan jumlah Dapil 5 Dan Jumlah Kursi 50.

  21. Kota Pare pare  dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 25.

  22. Kota Palopo dengan jumlah Dapil 4 Dan Jumlah Kursi 25.

Baca Juga  Dinsos Makassar: Angka Kemiskinan Turun 13 Persen Meski Pandemi

Kabupaten dan Kota Yang bertambah Kursinya  yaitu : 

  1. Kabupaten Bantaeng dari 25 Kursi menjadi 30 kursi.

  2. Kabupaten Takalar dari 30 Kursi menjadi 35 Kursi.

  3. kabupaten Luwu timur dari 30 Kursi menjadi 35 kursi.

Proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi ini dilakukan dengan memperhatikan 7 Prinsip  Penataan daerah Pemilihan  yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adapun 7 prinsip tersebut adalah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan  wilayah yang sama  (coterminous), kohesivitas dan kesinambungan dan proses penataan dapil ini juga  melewati serangkaian proses uji publik yang dilakukan oleh KPU.(**)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Bulan Bahasa, Munafri Tegaskan Komitmen Pelestarian Bahasa

Pemerintahan

Poltekpar dan Pemkot Makassar Pantau Destinasi Wisata Malam Pergantian Tahun

Pemerintahan

Bapenda Makassar Lakukan Pendataan Wajib Pajak di Beberapa Perusahaan

Pemerintahan

Pj Gubernur Sulsel Ikuti Ritual Adat Mappacekke Wanua Sebelum Perayaan HUT Palopo Ke-22

Pemerintahan

Wakapolri Puji Program Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Pj Gubernur Sulsel

Pemerintahan

Wawali Fatma Tinjau Aktivitas TPA Antang, Penambahan Armada dan Alat Berat Sampah Segera Dilakukan

Kriminal

OTT Bupati Meranti, Bukti Komitmen Ketua KPK Berantas Korupsi

Indonesiaku

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Didampingi Wali Kota Makassar Lepas Satgas Pamtas Papua di Makassar