Makassar, Merata.Net – Dana Kelurahan di Kota Makassar pada tahun anggaran 2023 akan bertambah Rp350 juta dari Rp150 juta tahun ini, menjadi Rp500 juta.
Anggaran Kelurahan tersebut sudah tidak lagi berasal dari APBN, melainkan dari APBD Kota Makassar.
“Dana kelurahan tahun depan kita sudah memproyeksikan. Kita membagi Rp400 juta. Setelah kita melihat dengan kondisi tidak bisa memenuhi semua, akhirnya kita putuskan kemarin untuk dana Kelurahan kita akan tambah,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmi Budiman.
Helmi menerangkan, tahun ini dan tahun berikutnya, pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan dana kelurahan secara tersendiri.
Kebutuhan dana kelurahan kembali dimasukkan dalam dana alokasi umum (DAU) pada kota masing-masing.
Dana kelurahan bersumber dari APBD dan DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan, yang telah diatur dalam Permendagri No. 130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sejalan dengan PMK No. 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan 2020.
“Kementerian keuangan dalam hal ini. Sudah semakin menurunkan yang namanya transfer. Pendapatan negara semakin turun akhirnya daerah itu diharapkan semakin mandiri. Tahun ini dana kelurah sudah tidak dibunyikan menjadi bagian daripada trnasfer. Sehingga tahun ini memang dana bantuan itu sudah kita tangani dengan PAD kita,” jelas Helmi.
Bahkan, di masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi dana Kelurahan di tahun berikutnya bisa dinaikkan hingga Rp1 Miliar.
“Mudah-mudahan kita maksimalkan terus, dan tadi kan sudah ada arahan atau harapan bisa dinaikkan menjadi 1miliar mudah-mudahan itu tercapai di tahun-tahun selanjutnya,” katanya.
Helmi mengatakan, diharapkan dana Kelurahan tersebut dapat betul-betul dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.
Sementara, usulan program pada tahun 2023 dibagi menjadi dua yakni usulan dana sektoral dan usulan yang berkaitan dengan dana Kelurahan.
“Dana sektoral itu dikerja oleh SKPD masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya.
Kalau dari usulan-usulan itu lebih banyak memang masuk dalam pembangunan dan pemberdayaan,” tuturnya
“Orang-orang Kelurahan sudah paham betul, kalau dia butuh jalan dan infrastruktur lainnya. Mereka lebih banyak ke sana, tetapi ada beberapa daerah Kelurahan yang memang betul-betul murni untuk pemberdayaan,” ucapnya.
Menurutnya, ada beberapa antisipasi yang perlu dilakukan pemerintah kota, berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat.
Helmi mencontohkan, ketika kasus Tuberkulosis (TB) atau TBC di Kota Makassar terus meningkat dana kelurahan yang semula hanya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kelurahan dan memberdayakan masyarakat di kelurahan, dapat mendukung pendanaan pencegahan/dan penanganannya, serta memberi bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak secara ekonomi.
“Indonesia termasuk peringkat nomor 2 di dunia yang paling banyak kasus TB nya sehingga ini kita harus siapkan alokasi dana Kelurahan nya,” kata Helmi.
Antisipasi lainnya, berkaitan dengan stunting. Dari total 153 Kelurahan Kot Makassar ada sekitar 80% Kelurahan di Makassar itu yang belum langsung bersentuhan dengan stunting. Sehingga anggaran Kelurahan disiapkan untuk membantu masyarakat.
Helmi Budiman menyebutkan proyeksi anggaran tahun depan secara keseluruhan akan menyentuh angka Rp 4,3 Triliyun.
“Kalau tahun depan kita masih proyeksi anggaran kita di angka 4,3 triliun mudah-mudahan setelah hasil musrenbang ini kita bisa menambah lagi mendapatkan kita supaya begitu penambahan terjadi kita masukkan ke dalam penambahan belanja,” ujarnya.
Tahun ini pihaknya sudah memetakan untuk belanja sesuai porsi utamanya yakni belanja modal sebanyak 30%.
“Harapannya angka ini terus sama mungkin kita akan meningkatkan belanja modal karena dengan adanya belanja modal yang namanya belanja modal semakin belanja modal kita besarkan semakin besar manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Helmi. (Jen)
