MAKASSAR, MERATA.NET – Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel menanggapi pernyataan dari Anggota DPR RI, Andi Rio Padjalangi. Di mana ada dugaan permintaan fee dana kepada para pelaku usaha terhadap Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Bone.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ade Indrawan mengaku jika sejauh ini belum ada laporan terkait dugaan tersebut. Namun, pihaknya memastikan bakal menindaklanjuti informasi itu.
“Dengan adanya info tersebut kami dari pihak kepolisian akan menindaklanjuti untuk mencari info tersebut,” ungkap Ade Indrawan saat dihubungi, Sabtu (27/11/2021).
Ade Indrawan juga bilang bahwa Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bone memiliki wewenang dalam menangani dugaan tersebut. Sebab, berada dalam wilayah kerjanya.
“Silahkan juga kalau mau cek sama Kapolres Bone,” singkatnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI, Andi Rio Padjalangi meminta aparat penegakan hukum melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan permintaan fee kepada para pelaku usaha terhadap Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Bone. Di mana pada realitanya tidak ada atau masuk dalam priorotas pemerintah pusat.
“Saya mendapat laporan adanya oknum pejabat daerah kabupaten Bone yang meminta fee dari pelaku usaha dari dana PEN dengan menjanjikan pekerjaan. Sementara Bone mendapat persetujuan pengucuran dana PEN dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.
“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian harus mengusut tuntas adanya oknum pejabat daerah yang diduga meminta fee tersebut,” sambungnya.
Legislator asal Bone itu menyesalkan adanya peristiwa ini di Bone. Pejabat daerah seharusnya mendukung agenda strategis pemerintah pusat dalam melakukan pemulihan ekonomi.
Bukan justru menjadi bahan bagi-bagi kue atau meminta fee kepada pelaku usaha. Pelaku usaha ingin menghidupkan kembali usaha serta mempekerjakan karyawannya.
“Oknum pejabat daerah seperti ini hanya akan merusak tatanan program pemerintah pusat, dana PEN ini untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dorong ekonomi untuk pemulihan ekonomi, bukan justru memiskinkan pelaku usaha dan membuat rumit ekonomi daerah,” tutupnya. (Gun/Rik)
