Home / Pemerintahan

Kamis, 11 November 2021 12:12- WIB

Kantongi Izin Pusat, 24 Jabatan Eselon II Pemkot Makassar Lowong Siap Dilelang

Balaikota Makassar. Foto/Int

Balaikota Makassar. Foto/Int

MAKASSAR, MERATA.NET – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera membuka lelang 24 jabatan eselon II. Izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dikantongi.

Disampaikan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Andi Siswanta Attas, proses pendaftaran akan segera dibuka bulan ini. Pihaknya baru akan menentukan jadwal bersama panitia seleksi (pansel).

“Insyaallah kita mulai rapat pansel tanggal 11 bulan ini. Izin insyaallah sudah keluar. Di pemkot ada 24 jabatan yang lowong, sudah dapat izin semua. Tingal kita rapat pansel,” ungkap Siswanta, Kamis (09/11/2021).

Siswanta juga menyampaikan, setelah rapat pertemuan tersebut, semua proses lelang akan diserahkan kepada pansel. Mulai dari proses pendaftaran, seleksi, hingga penilaian akhir akan dilakukan oleh pansel.

“Pokoknya proses lelang ini dimulai dari tanggal 11 November dan berakhir 7 Desember. Itu sudah ada hasil. Kalau untuk pembukaan pendaftaran nanti kita lihat hasil rapat apa keputusan pansel,” imbuhnya.

Proses lelang nantinya akan dibagi dalam dua kelompok, yakni sektor pendapatan dan non pendapatan. Hal ini dilakukan agar proses seleksi calon kepala OPD bisa lebih efektif.

Baca Juga  Seleksi Akhir Lelang Jabatan Pemkot Makassar, Ini Kriteria Pilihan Danny

Siswanta meyebut 24 jabatan yang akan dilelang adalah jabatan yang saat ini diduduki pelaksana tugas (Plt). Seluruh jabatan lowong ini merupakan hasil job fit pejabat eselon II yang telah dilantik pada Juli 2021 lalu.

Adapun jabatan lowong yang masuk dalam kelompok pendapatan di antaranya; Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Kemudian untuk kelompok non pendapatan ada Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Berikutnya, Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Penataan Ruang (DTR), Dinas Pendidikan (Disdik), serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Baca Juga  Dipimpin Pj Gubernur Sulsel, Penyelenggara Urusan Pemerintahan Deklarasikan Netralitas di Pemilu dan Pilkada

Selain itu ada juga Dinas Perdagangan (Disdag), Kepala Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan, lelang jabatan eselon II ini adalah rangkaian resetting pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan selama masa jabatannya.

“Target saya memang dari risetting ini bisa mendapatkan PAD Rp2 triliun ke depannya. Makanya kita pisahkan OPD yang menangani pendapatan dan yang bukan,” ucapnya.

Danny menambahkan, lelang jabatan ini akan dilakukan beriringan dengan mutasi jabatan di berbagai tingakatan eselon. Sehingga, kemungkinan akan dilakukan lagi mutasi jabatan eselon III dan IV dalam waktu dekat.

“Pokoknya kita inginnya resetting pemerintahan ini selesai sebelum pergantian tahun atau Desember ini. Supaya tahun depan kita sudah bisa bekerja maksimal,” tandas Danny. (Gun/Rik)

Share :

Baca Juga

Komunitas

Saatnya Anak Muda Beraksi Selamatkan Perempuan dari Kanker Payudara

Pemerintahan

Gubernur Andi Sudirman Terima Penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden

Pemerintahan

Pj Gubernur Bahtiar Apresiasi Kerja Keras Para Pegawai, Saat Pimpin Apel Lingkup Pemprov

Pemerintahan

Wali Kota Danny Ajak Swasta Sukseskan Ojol Day

Pemerintahan

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Solid, Inflasi Terkendali

Pemerintahan

RSUD Regional La Mappapenning Kabupaten Bone Resmi Beroperasi, Layani Pasien BPJS

Pemerintahan

Komisi B DPRD Makassar Panggil PT  KIMA, Minta Penjelasan Terkait Kenaikan PPTI 30 Persen 

Pemerintahan

Indira Jusuf Ismail Temui Ketua TP PKK Provinsi, Bahas Persiapan HKG 50 Tahun