Home / Pemerintahan

Kamis, 11 November 2021 12:12- WIB

Kantongi Izin Pusat, 24 Jabatan Eselon II Pemkot Makassar Lowong Siap Dilelang

Balaikota Makassar. Foto/Int

Balaikota Makassar. Foto/Int

MAKASSAR, MERATA.NET – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera membuka lelang 24 jabatan eselon II. Izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dikantongi.

Disampaikan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Andi Siswanta Attas, proses pendaftaran akan segera dibuka bulan ini. Pihaknya baru akan menentukan jadwal bersama panitia seleksi (pansel).

“Insyaallah kita mulai rapat pansel tanggal 11 bulan ini. Izin insyaallah sudah keluar. Di pemkot ada 24 jabatan yang lowong, sudah dapat izin semua. Tingal kita rapat pansel,” ungkap Siswanta, Kamis (09/11/2021).

Siswanta juga menyampaikan, setelah rapat pertemuan tersebut, semua proses lelang akan diserahkan kepada pansel. Mulai dari proses pendaftaran, seleksi, hingga penilaian akhir akan dilakukan oleh pansel.

“Pokoknya proses lelang ini dimulai dari tanggal 11 November dan berakhir 7 Desember. Itu sudah ada hasil. Kalau untuk pembukaan pendaftaran nanti kita lihat hasil rapat apa keputusan pansel,” imbuhnya.

Proses lelang nantinya akan dibagi dalam dua kelompok, yakni sektor pendapatan dan non pendapatan. Hal ini dilakukan agar proses seleksi calon kepala OPD bisa lebih efektif.

Baca Juga  Sebaran Titik Rawan Banjir Meluas, BPBD Makassar Ingin Tambah Unit Armada

Siswanta meyebut 24 jabatan yang akan dilelang adalah jabatan yang saat ini diduduki pelaksana tugas (Plt). Seluruh jabatan lowong ini merupakan hasil job fit pejabat eselon II yang telah dilantik pada Juli 2021 lalu.

Adapun jabatan lowong yang masuk dalam kelompok pendapatan di antaranya; Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Kemudian untuk kelompok non pendapatan ada Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Berikutnya, Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Penataan Ruang (DTR), Dinas Pendidikan (Disdik), serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Baca Juga  GMSSB, Pjs Wali Kota Makassar Himbau Masyarakat Sikapi Pilkada Depankan Semangat Kekeluargaan

Selain itu ada juga Dinas Perdagangan (Disdag), Kepala Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan, lelang jabatan eselon II ini adalah rangkaian resetting pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan selama masa jabatannya.

“Target saya memang dari risetting ini bisa mendapatkan PAD Rp2 triliun ke depannya. Makanya kita pisahkan OPD yang menangani pendapatan dan yang bukan,” ucapnya.

Danny menambahkan, lelang jabatan ini akan dilakukan beriringan dengan mutasi jabatan di berbagai tingakatan eselon. Sehingga, kemungkinan akan dilakukan lagi mutasi jabatan eselon III dan IV dalam waktu dekat.

“Pokoknya kita inginnya resetting pemerintahan ini selesai sebelum pergantian tahun atau Desember ini. Supaya tahun depan kita sudah bisa bekerja maksimal,” tandas Danny. (Gun/Rik)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Perempuan Alami Kekerasan, Ahli Forensik : Jangan Pernah Takut Speak Up

Olahraga

Danny Pomanto Bakar Semangat Runners Makassar, Ikut Monas Half Marathon 2024

Pemerintahan

Beredar Foto Andi Sudirman Dilantik Jokowi, Kadis Kominfo: Itu Foto Lama

Pemerintahan

Pemprov Sulsel Siapkan Rp 15 Miliar atasi Inflasi

Pemerintahan

Januari Hingga September 2023, Investasi di Sulsel Capai Rp12,418 Triliun

Pemerintahan

Gerakan Pangan Murah Serentak di Sulsel Jadi Contoh Nasional

Pemerintahan

Plt Gubernur Dampingi Menteri ATR Resmikan Gedung dan Masjid Kanwil BPN Sulsel

Pemerintahan

Peringatan Hari Korban 40 Ribu Jiwa, Pj Gubernur Bahtiar: Bukti Orang Sulsel Setia Pada NKRI